Dituding dukung khilafah, PKS akan laporkan Laiskodat ke Mabes Polri
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melaporkan Ketua DPP Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) atas pidatonya yang menuding empat partai, termasuk PKS yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia pada Senin (7/8). Selain PKS, Layskodat juga menyebut Gerindra, Demokrat dan PAN.
"DPP PKS akan menyampaikan laporan pidana ke Mabes Polri dan Pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada haris Senin, 7 Agustus 2017," kata Kepala Departemen Hukum dan Ham DPP PKS, Zainudin Paru di Kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Jumat (4/8).
Zainudin menegaskan nanti pasal yang akan dilaporkan dengan Pasal 156 KUHP tentang, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
"Sikap yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota dewan apalagi sebagai Ketua Fraksi partai Nasdem DPR RI," tegasnya.
Dalam video berdurasi 02.06 itu, Viktor awalnya menyebut adanya kelompok ekstremis yang tidak menginginkan dasar negara NKRI. Mereka ingin bentuk negara khilafah.
Pernyataan Viktor, lanjut Zainudin, yang menghubungkan PKS beserta partai politik Iain yang menolak Perpu Ormas No 2 Tahun 2017 dengan dukungan terhadap kelompok ekstrimis dan ingin mengganti NKRI adalah fitnah dan bentuk kesesatan dalam berfikir.
Terkait hal tersebut DPP Partai PKS sangat mengecam keras pidato Viktor B. Laiskodat tidak sesuai dengan fakta dan menjurus pada provokasi serta fitnah bagi PKS.
"Ini yang sangat merugikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang Iahir dan hadir di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cita-cita mewujudkan Indonesia yang adiI, sejahtera, dan bermartabat," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaPKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaImbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaKPU akan melakukan langkah meneruskan ke DKPP terkait menonaktifkan tujuh PPLN tersebut.
Baca SelengkapnyaPosisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaPernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh
Baca Selengkapnya