Ditangkap saat demo, warga dan mahasiswa bakal somasi Kapolres Banyumas

Selasa, 17 Oktober 2017 02:14 Reporter : Abdul Aziz
Ditangkap saat demo, warga dan mahasiswa bakal somasi Kapolres Banyumas Demo PLTP Baturaden. ©2017 merdeka.com/abdullah sani

Merdeka.com - Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik (LBH Sikap) Banyumas akan memberikan pendampingan hukum bagi 25 orang yang ditangkap dan mengalami penganiayaan oleh polisi maupun satpol PP saat pembubaran paksa Aksi Tolak PLTPB. Massa aksi yang berasal dari warga lereng Gunung Slamet maupun mahasiswa bakal mensomasi Kapolres Banyumas.

Direktur LBH Sikap Banyumas, Pangestika Rizki Utami mengaku telah mengajukan pengaduan ke Komnas HAM atas peristiwa tersebut. Pelanggaran HAM yang dimaksud adalah tindakan kekerasan berupa pemukulan dan penangkapan secara sewenang-wenang. Pihaknya juga telah mengajukan laporan etik ke Polda Jawa Tengah.

"Pengajuan sudah kami layangkan Minggu (15/10) kemarin. Laporan pengaduan juga kami lengkapi bukti foto-foto dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi," Kata Pangestika didampingi Aliansi Selamatkan Slamet di Aula Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jenderal Soedirman, Senin (16/10).

Pangestika menilai polisi telah gegabah menangkap 25 orang tanpa status jelas dan melakukan tindak kekerasan. Pihaknya menyebut tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dilandasi komando dari petinggi Polres Banyumas yang hadir saat pembubaran paksa aksi 9 Oktober. Dia menyebut sangat tidak adil apabila hanya empat anggota Polres yang lantas menanggung permasalahan ini.

"Dari kesaksian teman-teman yang ditangkap, saat pembubaran paksa itu ada Wakapolres dan Kasatreskrim," ungkapnya.

Pihaknya pun tengah mempersiapkan diri untuk mensomasi Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun atas ketidaksesuaian menangani laporan perampasan dan perusakan barang milik massa aksi. Beberapa kali berkomunikasi dengan pihak polres Banyumas, LBH justru mendapati kejanggalan bahwa polisi tidak mengetahui barang-barang massa aksi yang dirampas dan tengah dalam proses pencarian. Pangestika juga menyebut Bupati Banyumas, harus ikut bertanggung jawab akan tindakan kekerasan oleh Satpol PP Banyumas yang ikut melakukan pembubaran paksa.

"Massa aksi yang tertangkap sesuai laporan yang kami terima barang-barangnya disita. Polisi menghapus file-file foto. Ada juga uang dan barang massa aksi yang tertangkap hilang dan polisi tidak bisa menjelaskan," ujarnya.

Koordinator Divisi Riset Aliansi Selamatkan Slamet, Dian Hamdani mengatakan pembubaran paksa telah menyebabkan 55 massa aksi alami penganiayaan termasuk anggota Pers Mahasiswa. Dua orang mahasiswa jadi korban salah tangkap di alun-alun Purwokerto. Korban lain yakni empat wartawan saat meliput aksi itu mengalami kekerasan fisik dan verbal pelarangan merekam kericuhan.

Dia menegaskan perlakuan brutal yang dilakukan aparat justru menimbulkan simpati masyarakat di desa-desa, kota, kampus untuk bergabung dengan Aliansi Selamatkan Slamet. Pihaknya akan semakin gencar menggelar aksi massa, panggung kebudayaan dan bentuk kampanye lain sampai pembangunan PLTPB di Gunung Slamet dihentikan.

"Kami semakin kuat dan kokoh. Kami tidak gentar," kata Dian. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. PLTP
  2. Panas Bumi
  3. Gunung Slamet
  4. Banyumas
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini