Ditangkap KPK, Nyono ikhlas mundur dari posisi Bupati & Ketua DPD Golkar Jombang

Merdeka.com - Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko menyatakan siap mundur dari kursi Ketua DPD Golkar Wilayah Jombang, Jawa Timur. Pernyataan tersebut disampaikan sesaat sebelum mendekam di Rumah Tahanan Pomdam Guntur, Jakarta Selatan, terkait dugaan menerima suap terkait dana kapitasi kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Jombang.

"Otomatis kalau saya harus mundur DPD Golkar Jatim maupun Bupati saya ikhlas karena saya merasa bersalah melanggar hukum sehingga perjalanan ini harus kita lakukan dan ikuti proses hukum," ujar Nyono saat keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan selama hampir 1 x 24 jam, Minggu (4/2).

Nyono juga mengakui dari penerimaan yang diperoleh dari Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang, Inna Silestyowati, diperuntukan untuk kegiatan sosialisasinya dalam rangka pencalonan kembali sebagai Bupati di periode kedua. Namun dia berdalih tidak menyangka hal tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hukum.

"Itu sumbangan sedikit bantuan untuk iklan memang diberikan teman-teman. Saya mohon maaf saya tidak tahu itu salah satu pelanggaran hukum maaf kepada masyarakat Jombang, Jatim," ujarnya.

Sebelumnya dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan Nyono mendapat jatah sebesar Rp 75 juta terkait perizinan rumah sakit swasta di Jombang. Uang tersebut diperuntukan sebagai kegiatan politiknya dalam kontestasi Pilkada Bupati Jombang.

"Diduga sekitar Rp 50 juta telah digunakan NSW untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Bupati Jombang 2018," ujar Laode dalam konferensi pers di gedung KPK, Minggu.