Merdeka.com - Ketua dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama merupakan kasus besar. Din meminta penegak hukum menangani kasus ini secara adil.

"Penistaan itu bukan kasus kecil bagi kami, bagi umat muslim, jangan disepelekan. Penegak hukum harus memproses ini dengan adil," ujar Din seusai rapat pleno di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (9/11).

Adil yang dimaksud Din adalah penanganan kasus yang mementingkan kemaslahatan umat bukan hanya sekedar unsur politik saja.

Din menegaskan dirinya tidak alergi dengan politik, namun tanpa bermaksud menyinggung dunia politik, Din mengkhawatirkan penanganan kasus Ahok sarat dengan politis. Mantan ketua PP Muhammadiyah itu mengambil contoh kasus yang pernah menghampiri Ahok yakni pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, dan reklamasi, dimana dari kedua kasus itu Ahok dianggap tidak terlibat.

"Bukan tidak percaya, tapi ini terkesan lamban. Kita juga agak sanksi terhadap yang bersangkutan soalnya yang bersangkutan bebas kasus reklamasi, sumber waras," tukasnya.

Dia kembali menegaskan apa yang telah dilakukan Ahok sudah jelas bentuk penistaan agama, penegak hukum menurut Din harus diproses secara cepat tanpa mengutak atik transkrip yang saat ini menjadi polemik pro dan kontra.

Seperti diketahui, ribuan kelompok umat islam melakukan aksi damai pada tanggal 4 November di Jakarta. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada Ahok atas pernyataannya terkait surah Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Ribuan masa pun menyerbu Istana Merdeka dan menuntut Presiden Joko Widodo bisa segera memproses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dengan serius. Sayangnya, Jokowi saat itu sedang berada di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya menemui beberapa pihak perwakilan masa aksi damai. Salah satu perwakilan yang bertemu dengan Jusuf Kalla adalah Ustadz Bachtiar Nasir.