Dilema Kabupaten Bogor Hadapi Corona, Butuh Dana Besar tapi Potensi Pendapatan Anjlok

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini berada di tengah dilema saat penanganan pandemi Covid-19. Di satu sisi mereka butuh anggaran besar, namun di sisi lain potensi pendapatan daerah terjadi penurunan lantaran berhentinya industri jasa, seperti hotel dan hiburan.

Usai rapat dengar pendapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor di Ruang Sidang Paripurna, Rabu (1/4), kebutuhan anggaran untuk menangani Covid-19 diperkirakan mencapai Rp200 miliar.

Untuk menyiasatinya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) akan melakukan kajian lebih dahulu.

"Tapi jangan lama-lama kajiannya. Besok atau paling lambat lusa, harus sudah disampaikan lagi. Apa saja anggaran yang digeser dan besarannya berapa," ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

Dia meminta Pemkab Bogor untuk tidak mengambil langkah setengah-setengah. Karena menurutnya, anggaran Rp80 miliar yang digembar-gemborkan Bupati Ade Yasin, masih jauh dari kata cukup.

"Tadi kita dengar, untuk rumah sakit, dinas kesehatan, dinas sosial dan dinas ketahanan pangan,itu kebutuhan anggarannya lebih dari Rp200 miliar. Jadi jangan setengah-setengah. Ini krusial dan penting," tegasnya.

Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Didi Kurnia mengaku masih harus menghitung potensi anggaran yang ada. Karena, menurutnya lebih dari 50 hotel di Kabupaten Bogor telah berhenti beroperasi di tengah pandemi Covid-19.

"Kita harus mengkaji dulu. Karena okupansi hotel sudah sangat turun yang berimbas pada potensi pendapatan daerah dari sektor pajak," kata Didi yang tidak bisa menggaransi kesiapan Kas Daerah Kabupaten Bogor saat ini.