Dewan Pers kesal banyak media abal-abal di DPR

Merdeka.com - Dewan Pers segera melakukan verifikasi seluruh media massa mulai dari media online, cetak hingga radio pada 7 Februari mendatang. Nantinya, media pers yang lolos verifikasi akan diberi barcode khusus.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan saat ini ada sekitar 4.300 media online di Indonesia. Namun baru ada 200 media online yang terdaftar.

"7 Februari kami akan verifikasi semua media online. Media online di Indonesia ada sekitar 4300-an, yang terdaftar di Dewan Pers hanya ada 200," kata Yosep saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Dewan Pers juga akan mengadakan standar kompetensi bagi wartawan. Dengan standar ini, wartawan yang tidak memiliki kemampuan maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan jurnalistik.

"Kami akan adakan standar kompetensi wartawan, selanjutnya wartawan tidak diizinkan lagi tanpa skill. Ini kejadian di Bima, loper koran menjadi pemimpin redaksi," terangnya.

Upaya dewan pers menertibkan media 'abal-abal' rupanya akan dilakukan di lembaga-lembaga, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yosep mengaku telah mendengar informasi soal banyaknya wartawan abal-abal di lembaga parlemen.

"Ini kejadian di DPR, banyak wartawan abal-abal mengatasnamakan dari lembaga," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kesekjenan DPR untuk membersihkan lembaga parlemen dari wartawan-wartawan abal-abal. Dewan Pers telah meminta agar DPR bersih dari orang-orang yang mengaku wartawan terhitung sejak 9 Februari 2017.

"Kami juga minta bantuan dari Sekjen DPR untuk membersihkan wartawan abal-abal di lingkungan parlemen. Mulai 9 Februari kami sudah meminta kesekjenan untuk melindungi parlemen dari praktik abal-abal media," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almarsyhari menegaskan dukungan terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan di Indonesia. Menurutnya, banyak media abal-abal yang berperan menyebarkan berita bohong atau palsu.

"Jadi DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang profesional dan yang abal-abal. Hanya saja DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain," ujarnya. (mdk/eko)