Merdeka.com - Polisi mengendus keterlibatan kelompok radikal diduga menyusup dalam aksi demonstran mahasiswa di depan gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror pun memantau keberadaan kelompok teroris Jemaah Ansharut Daulah (JAD) diduga terlibat dalam aksi demo mahasiswa di Sultra.

"Kelompok radikal jejaknya ada di Sultra. Sultra ini kan jadi tempat pelarian kelompok JAD yang dari Jawa Tengah. Jadi sebelum masuk ke Pulau Jawa ataupun masuk Poso yang dari Papua Barat, itu semuanya mampir di Sultra baru masuk ke Poso atau kembali ke Pulau Jawa," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kamis (26/9).

Dedi juga menjelaskan unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah rawan ditumpangi kelompok perusuh. Bukan hanya kelompok JAD namun juga kelompok Anarko.

"Beberapa peristiwa yang terjadi di Sumut, kemudian di Sumbar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Sulsel, Sultra akan didalami semuanya berdasarkan fakta hukum. Kami tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara berakhir ricuh dan memakan korban jiwa. Salah satu mahasiswa meninggal dunia.

Mahasiswa tersebut bernama Randi (21). Dia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo, asal Desa Lakarinta, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Mahasiswa tersebut dibawa ke Rumah Sakit TNI AD dr Ismoyo pada pukul 16.18 Wita, dan setelah menjalani perawatan kurang lebih lima menit, mahasiswa tersebut meninggal dunia.

Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya seorang mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, bernama Randi (21). Randi tewas saat melakukan aksi menolak RUU KUHP di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9).

"Kita dalami apakah betul mahasiswa tersebut mengalami luka tembak saat ini korban sedang dilakukan autopsi di RSUD mencari penyebab utama kematian secara ilmiah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (26/9).

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani menilai Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo terlambat untuk mencegah dan memastikan tidak ada polisi bertindak represif.

"Keterlambatan tindakan pencegahan, penghentian, pengendalian atas tindakan-tindakan di atas oleh Kapolri dan Presiden telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka serta pelanggaran hak-hak lainnya," kata Yati saat dikonfirmasi.

Dia meminta, pelaku penembakan Randi diusut dan ditindak tegas, tak terkecuali jika anggota polisi terlibat. Termasuk pemberi perintah polisi yang melakukan penembakan.

"Termasuk jika terbukti korban meninggal akibat penembakan dari anggota Polri harus diusut, termasuk pemberi perintah dan pengendali aparat yang berlaku sewenang-wenang," ungkap Yati.

Reporter: Ady Anugrahadi