Demo warga tolak pemagaran Urutsewu disusupi TNI

Merdeka.com - Perwakilan peserta aksi yang melakukan unjuk rasa penolakan pembangunan pagar oleh TNI di wilayah Urutsewu Kebumen Jawa Tengah ditemui anggota DPRD Kebumen. Dalam pertemuan tersebut, selain perwakilan pengunjuk rasa juga ada perwakilan dari pro pemagaran dan unsur TNI.

Koordinator Urutsewu Bersatu (USB), Widodo Sunu Nugroho sempat terkejut dengan adanya pihak lain yang ikut dalam audiensi dengan anggota DPRD Kebumen.

"Kok, ada dua kelompok. Padahal, kami yang ajukan audiensi, kenapa ada kelompok lain," katanya saat berada di ruang rapat DPRD Kebumen, Rabu (8/7).

Dalam kesempatan tersebut, Sunu meminta agar proses pemagaran dihentikan, karena dibangun di atas tanah rakyat. "Kami minta segera hentikan pemagaran. Dan membongkar pagar yang telah terbangun karena dibangun di atas tanah milik masyarakat," tuturnya.

Dia juga meminta agar DPRD melakukan upaya khusus untuk menyelesaikan persoalan di Urutsewu dengan membentuk panitia khusus. "Karena selama ini kami rasakan peran pemerintah hilang. Karena itu kami minta difasilitasi dengan pusat," ujarnya.

Dalam pemaparannya Sunu mengemukakan perlu adanya penyikapan jangka pendek. "Karena itu kami minta hentikan pemagaran. Karena rawan terhadap gesekan. Jangan sampai ada konflik horisontal," ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar pemerintah Kebumen melaksanakan RPJP pembangunan agribisnis. "Kami minta Pemkab Kebumen laksanakan RPJP pembangunan agribisnis. Juga melindungi lahan urut serwu dan alih fungsi. Kami konsisten Urutsewu untuk pertanian dan pariwisata,"

tegasnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Yudi Tri Hartanto mengemukakan pihaknya tak berhak membuat pansus. "Kami tidak berhak membuat pansus. Ini ranahnya nasional," tuturnya.

Ia mengemukakan permasalahan ini berulang kali dibahas. Penyikapannya, lanjut Yudi, harus diletakan pada NKRI. "Domain ini ada di pemerintah pusat. Komisi A, siap memfasilitasi untuk konsultasi dengan pemerintah pusat dan Badan Pertahanan Nasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala dinas penelitian dan pengembangan TNI AD Setrojenar, Mayor Kusmayadi mengemukakan, sebelum pemagaran sudah ada sosialisasi dari pihaknya. " Dan Itu bukan tanah rakyat tapi tanah negara," ujarnya.

Ia mempersilakan kepada pihak yang bersebrangan dengan pemagaran untuk mengajukan lewat jalur hukum. "Silakan lewat jalur hukum. Karena audiensi selama ini tidak ada titik temu. Sejak 2008 sudah kayak begini," tuturnya.

Akhirnya, dalam pertemuan tersebut disepakati peserta aksi dari Forum Gerakan Urutsewu Bersatu (USB) dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) akan difasilitasi untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat dan BPN untuk kejelasan status tanah yang menjadi konflik antara warga Urutsewu dengan TNI AD