Demo Ricuh di KPK, Ini Klarifikasi Aktivis yang Turunkan Kain Hitam Penutup Logo

Jumat, 13 September 2019 19:55 Reporter : Iqbal Fadil
Demo Ricuh di KPK, Ini Klarifikasi Aktivis yang Turunkan Kain Hitam Penutup Logo Demo Revisi UU KPK Ricuh. ©2019 Merdeka.com/Istimewa

Merdeka.com - Aksi unjuk rasa mendukung revisi UU 30 Tahun 2002 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/9) berakhir ricuh saat demonstran bentrok dengan polisi dan pegawai KPK. Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) menjelaskan kronologi kericuhan itu.

"Pertama-tama, beberapa pemberitaan soal aksi demonstrasi berujung ricuh di depan Gedung KPK kurang tepat sebagaimana fakta lapangan. Karena itu, Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) merasa perlu untuk memberikan klarifikasi tentang kronologi aksi hingga terjadi chaos," kata Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia Asep Irama melalui keterangan tertulis yang diterima merdeka.com.

Dia menjelaskan, awalnya, massa aksi yang berjumlah sekira 500 orang dengan satu mobil komando tertib tiba di lokasi sekira pukul 13.45 WIB. Kemudian koordinator lapangan dan koordinator nasional HAM-I melakukan orasi bergiliran yang memuat sejumlah poin tuntutan.

"Semuanya berjalan normal dan kondusif," kata Asep.

Kemudian, lanjut dia, salah satu tuntutan dalam aksi itu yang kemudian menjadi musabab aksi berjalan ricuh adalah meminta KPK mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.

Awalnya, kata Asep, HAM-I meminta secara baik-baik kepada pihak KPK untuk menurunkan kain hitam yang menutupi logo KPK tersebut. Sebab, dalam hemat kami, sebagai lembaga pemerintah yang dibiayai oleh rakyat, Wadah Pegawai KPK tidak berhak 'menyabotase' KPK dengan menutupi atribut lembaga rakyat tersebut.

"Menutupi logo KPK dengan kain hitam yang dilakukan WP KPK justru kelihatan tidak etis. Setelah polemik UU KPK dan seleksi Capim KPK, usaha untuk menutupi logo KPK dengan kain hitam oleh WP KPK sendiri hanya bertendensi politis. Biarkan logo KPK dilihat publik. KPK tidak pernah mati hanya karena polemik. KPK akan tetap menjadi kawah candradimuka pemberantasan tindak rasuah di Indonesia. Kenapa harus ditutupi?" kata Asep.

Asep mengatakan, perwakilan KPK mestinya menemui massa protes di luar gedung yang dijaga ketat aparat kepolisian. Protes ini mesti tersalurkan secara baik-baik melalui komunikasi antar muka. Namun, permintaan dan tuntutan HAM-I beserta sejumlah massa aksi tidak diindahkan oleh WP KPK.

"Karena itu, massa mulai merengsek ke depan, terjadi aksi hadang-hadangan dengan pihak kepolisian. Suasana aksi terpantau makin memanas," ujarnya.

HAM-I, lanjut Asep, lalu mengutus 10 orang perwakilan dari massa untuk masuk ke ruang lobi Gedung KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK tersebut. Keputusan ini diambil mengingat tidak ada respons baik atas permintaan dan tuntutan massa aksi kepada KPK.

"Karena itu, 10 orang tersebut bukan sama sekali massa penyusup sebagaimana diberitakan di beberapa media. Namun demikian, HAM-I sangat menyesalkan praktik premanisme yang dilakukan oleh beberapa oknum KPK kepada massa aksi, terutama 10 orang yang hendak mencopot kain hitam tersebut," ujarnya.

Asep mengatakan, oknum KPK sengaja memprovokasi, menyulut amarah, bahkan melakukan tindakan kekerasan dengan memukuli massa aksi.

"Suasana jadi chaos, rusuh tak bisa dikendalikan. Aparat kepolisian kemudian mengamankan beberapa dari massa aksi yang tersulut emosi. Gas air mata ditembakkan berkali-kali. Kemelut tersulut dan sempat terjadi aksi saling lempar antar massa dan polisi. Semua kejadian ini susah dikendalikan," jelasnya.

Atas kejadian itu, HAM-I menyatakan mengutuk keras aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum KPK, meminta KPK bertanggung jawab atas kejadian ricuh tersebut.

"HAM-I akan menempuh jalur hukum dan meminta polisi menangkap oknum KPK yang merusuh, memprovokasi, melakukan aksi kekerasan, meminta pihak kepolisian untuk menyita rekaman kamera CCTV di Gedung KPK sebagai unjuk bukti premanisme oknum KPK. Mendesak KPK segera menurunkan kain hitam yang menutupi logo KPK sebagai simbol negara," kata Asep.

"Bila tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi, HAM-I akan kembali melakukan aksi di depan Gedung KPK dengan jumlah massa lebih banyak," pungkas Asep. [bal]

Topik berita Terkait:
  1. Revisi UU KPK
  2. KPK
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini