Datangi JIS, anggota DPR teriak-teriak
Merdeka.com - Anggota Komisi III beserta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ditjen Imigrasi hari ini mendatangi Jakarta International School. Kedatangan mereka untuk melakukan pendalaman hasil rapat dengar pendapat umum Komisi III dengan KPAI.
Saat rombongan tiba di depan WC yang menjadi lokasi pelecehan seksual, anggota Komisi III, Martin Hutabarat berteriak menyayangkan adanya pelecehan di dalam lingkungan sekolah. Terlebih JIS merupakan sekolah bertaraf internasional.
"Yang sangat melukai hati kita tidak pantas anak umur 5, 6 tahun diperlakukan kekerasan seksual apalagi menyangkut sekolah internasional," kata Martin seraya teriak ke arah pengurus JIS, Selasa (1/7).
Politikus Gerindra ini juga mempertanyakan, soal CCTV yang berada di depan pintu WC. Apakah CCTV tersebut dipasang sebelum atau sesudah adanya peristiwa pelecehan seksual.
"CCTV dipasang sesudah kejadian, Pak," jawab salah satu perwakilan JIS.
Lebih lanjut, Martin juga mengecam tidak adanya pengawasan yang benar oleh pihak JIS. Dia merekomendasikan kepada pemerintah agar keberadaan JIS ditinjau ulang. "Kita rekomendasikan agar ditinjau keberadaan yang tidak pantas dan harus dievaluasi," ujarnya dengan nada tinggi.
Namun, saat ditanyakan, apakah pemerintah harus mencabut izin beroperasinya JIS, Martin enggan memberikan komentar. Yang menjadi fokus sekarang menurutnya adalah mengevaluasi keberadaan JIS.
"Kalau untuk itu, kita lihat nanti," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, salah satu sumber kelambanan menangani masalah adalah penataan sistem pendidikan.
Baca SelengkapnyaProgram ini sebagai bentuk menjaga pondasi pendidikan berkualitas untuk kemajuan bangsa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adin menjelaskan, kegemaran membaca di satuan pendidikan sudah berkembang melalui sekolah maupun perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJan Samuel menjadi satu-satunya calon dari Partai Perindo yang memperoleh 0 suara.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaGerakan ini diinisiasi oleh Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, John Muhammad lewat akun media sosialnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah diminta menjadikan guru ngaji sebagai prioritas negara.
Baca Selengkapnya