Dana terbatas, 138 Satpol PP di Mukomuko bekerja tanpa gaji

Merdeka.com - Di tengah kondisi kesulitan ekonomi, umumnya manusia cenderung memilih menjalani pekerjaan yang menghasilkan. Namun berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Sebanyak 138 remaja di Kabupaten Mukomuko bekerja sebagai personel polisi pamong praja tanpa digaji. Padahal nama mereka sempat hendak dicoret lantaran pemerintah setempat tak punya duit buat menggaji mereka.

"Sebanyak 138 orang itu tenaga kerja sukarela (TKS) di sini. Mereka bekerja tanpa digaji," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mukomuko Khairul Anwar, di Mukomuko, seperti dilansir dari Antara, Senin (5/10).

Khairul mengatakan, jumlah Satpol PP di Mukomuko sebanyak 206 orang. Dari keseluruhan, 138 orang merupakan TKS, dan 48 orang tenaga honorer daerah digaji dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hanya 20 orang Satpol PP merupakan pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Khairul, dia pernah ingin mencoret nama 138 orang itu dari daftar personel Satpol PP, karena tidak ada anggaran. Namun, mereka malah menolak dan tetap ingin menjadi personel Satpol PP.

"Mereka sendiri yang mau di sini tanpa digaji. Asalkan namanya tetap terdaftar sebagai personel Satpol PP," ujar Khairul.

Menurut Khairul, dia tidak bisa melarang kemauan remaja mayoritas tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) itu bekerja sebagai personel Satpol PP. Dia menduga, dengan menjadi Satpol PP, mereka lebih percaya diri. Selain itu, dia merasa para pemuda itu mempunyai semangat hidup, meski menjadi Satpol PP tanpa digaji, ketimbang mereka menganggur.

Khairul menambahkan, rencananya ratusan TKS ini bakal dilibatkan dalam kegiatan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah. Dia melanjutkan, meski tidak digaji, tetapi mereka tetap masuk kerja. Hanya saja tingkat kedisiplinan tidak bisa disamakan dengan PNS dan honorer daerah.

Khairul mengatakan, bila mujur, kemungkinan para Satpol PP tanpa gaji ini bisa diusulkan mengikuti seleksi pegawai dengan perjanjian kontrak (P3K).