Dampak Iklan pada Jumlah Perokok Anak

Merdeka.com - Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengungkapkan bahwa Indonesia telah gagal mencapai target RPJMN karena jumlah perokok anak yang seharusnya turun menjadi 5,4 malah naik menjadi 9,1 di tahun 2018. Lisda mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi alasan krusial dari naiknya jumlah perokok anak di Indonesia.

"Dua hal yang menurut kami menjadi sangat krusial terkait dengan dengan meningkatnya perokok anak adalah karena (pertama) masih dibolehkan iklan rokok di mana-mana, bukan cuma di luar ruang dalam bentuk billboard atau spanduk, tapi juga di televisi, di internet, maupun di media-media lain termasuk media sosial," ujar Lisda pada Rabu (7/10)

Kedua adalah karena anak-anak mudah sekali untuk mengakses rokok. Anak-anak bisa membeli rokok secara batangan. Menurut survei menyebutkan bahwa pelajar itu tidak pernah ditolak ketika membeli rokok di warung-warung.

Untuk membuktikan bahwa iklan rokok dapat memengaruhi anak untuk menjadi perokok, Lisda menyertakan hasil studi dan survei. Hasil itu menunjukkan adanya hubungan erat antara terpaparnya anak terhadap iklan rokok dengan perilaku yang mendorong mereka untuk menjadi perokok.

"Tahun 2015 kami melakukan survei di lima kota, ternyata sekolah-sekolah kita ternyata 85% sekolah kita itu dikelilingi oleh iklan rokok. Survei in kemudian mendapat verifikasi ketika salah satu media di luar negeri melakukan semacam investigasi. Pola-pola seperti apakah yang dilakukan industri rokok. Salah satunya adalah bahwa industri rokok memang ketika menaruh iklan di sekitar sekolah, itu memang tujuannya agar anak-anak terekspos dengan iklan rokok. Dan itu akan membuat mereka melihat rokok sebagai sesuatu yang biasa saja dan itu memengaruhi mereka untuk merokok.”

Iklan rokok juga ditujukan kepada anak agar mereka merasa bahwa merokok adalah sesuatu yang keren. Menurut Lisda, perusahaan rokok menargetkan iklan kepada anak karena ke depannya, mereka yang akan menjadi konsumen. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan perokok lama mengalami sakit, meninggal, atau berhenti merokok.

Melihat krusialnya pengaruh iklan rokok terhadap peningkatan jumlah perokok anak, Lisda mengaku bahwa saat ini Indonesia masih sangat lemah dalam status pelarangan iklan promosi rokok dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain.

"Sampai saat ini, di Indonesia belum ada peraturan yang melarang iklan rokok. Itu belum ada sama sekali. Semua iklan rokok dibolehkan di mana saja," katanya.

Meski demikian, Lisda percaya bahwa masih ada harapan bagi Indonesia untuk mulai mengadakan pelarangan iklan promosi rokok. Harapan ini muncul dari beberapa daerah yang sudah memiliki aturan terkait larangan iklan rokok di wilayahnya.

"Tetapi saya juga ingin sampaikan ada harapan, kami memantau, kami mengobservasi, kami mengikuti perkembangan beberapa kota Kabupaten setidaknya sampai tahun Mei 2020 ini kami sudah mengidentifikasi ada 16 kota kabupaten di Indonesia yang sudah punya peraturan melarang iklan rokok di wilayahnya," katanya.

Kegagalan Strategi

Beberapa daerah yang disebut Lisda sudah memiliki aturan terkait larangan iklan promosi rokok di daerahnya antara lain Padang, Jakarta, Bogor, Depok, beberapa kota dan kabupaten di Bali, dan salah satu kabupaten di Bandai. Lisda menjelaskan bahwa aturan-aturan tersebut dibuat dalam bentuk yang bermacam-macam. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri belum memiliki aturan terkait larangan iklan rokok di ranah nasional.

"16 Kota ini melakukan pelarangan iklan rokok itu dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerahnya. Bentuknya macam-macam ada yang berupa perda, ada yang berupa peraturan bupati atau walikota, atau ada yang berupa surat edaran. Tapi yang paling menarik dari kota-kota ini, betapa mereka komitmen, konsisten dengan peraturan yang dikeluarkan.”

Lisda juga melihat bahwa kegagalan Indonesia pada 2018 untuk mengurangi jumlah perokok anak merupakan bukti bahwa strategi yang digunakan kurang tepat. Oleh karena itu, salah satu strategi yang tepat menurutnya adalah dengan memasukkan pasal terkait larangan iklan rokok dalam PP.

"Salah satu strateginya adalah merevisi PP dengan memasukkan pasal-pasal tentang pelarangan iklan Promosi dan sponsor rokok, dan memperbesar pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok.”

Lisda juga menjawab kekhawatiran akan adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rokok apabila iklan rokok mulai dibatasi. Menurutnya, PHK dilakukan perusahaan rokok karena adanya perubahan mekanisme produksi yang awalnya menggunakan tenaga manusia, namun kemudian diganti menjadi menggunakan mesin.

Sehingga PHK bukan terjadi karena adanya pembatasan iklan rokok. Ia juga mengambil contoh dari Thailand yang sudah bertahun-tahun mengadakan larangan iklan rokok, namun perusahaan rokok di negara itu tidak mengalami kebangkrutan.

Reporter magang: Maria Brigitta Jennifer