Dalami Dugaan Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PT Asabri.

"Tim Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa terhadap tujuh orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Asabri," kata Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Ketujuh saksi yang diperiksa yakni berinisial, IJ selaku Direktur Utama PT Oriental Pasific, HP selaku Direktur Utama PT. Banua Land Sejahtera / PT Tri Kartika, HH selaku Direktur Utama PT Mulia Manunggal Karsa.

Kemudian, C selaku Nominee Tersangka JS, DA selaku Direktur Utama PT. Treasure Fund Investama, JN selaku Komisaris PT Tunggal Energi Nusantara, D selaku Audit Keuangan dan Tax PT Tricore Kapital Sarana & PT Dana Lingkar Kapital.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT ASABRI," kata Leonard.

Sejauh ini Jampidsus Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi PT Asabri. Sembilan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode tahun 2011 - Maret 2016 (Purn) Mayjen Adam Rachmat Damiri dan Dirut PT Asabri periode Maret 2016 - Juli 2020 (Purn) Letjen Sonny Widjaja.

Kemudian Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi, Direktur PT Asabri periode 2013 - 2014 dan 2015 - 2019 Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 - Januari 2017 Ilham W Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Lalu Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Benny maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 23,73 triliun. Kerugian negara di kasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya.

(mdk/eko)