Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cerita kekesalan orang tua calon akpol karena kebijakan putra daerah

Cerita kekesalan orang tua calon akpol karena kebijakan putra daerah Pelantikan akpol. http://akpol.ac.id

Merdeka.com - Sejumlah orang tua para calon taruna akademi kepolisian, protes dengan seleksi penerimaan yang dilakukan Polda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mendadak mengubah kebijakan terkait pemeriksaan kesehatan ulang dan prioritas putra daerah. Kebijakan ini membuat para orang tua geram.

Kekesalan itu memuncak saat Rabu (28/6) di Mapolda Jabar, Kota Bandung usai panitia seleksi mengumumkan bahwa kuota calon taruna Akpol yang akan dikirim ke Semarang, dibagi menjadi dua, putra daerah dan non putra daerah.

"Itu saya kaget karena keputusan Kapolda 23 Juni memberlakukan putra daerah yang mana padahal sebenarnya kita itu sudah ada pengumuman 17 Juni. Itu diundur-undur. Kalau saja nilai anak-anak putra daerah lebih tinggi saya tidak apa-apa. Tapi yang terjadi sekarang, mereka yang lolos dikirim ke Semarang nilainya di bawah nilai anak-anak kami," kata orang tua calon taruna akpol Nani pada wartawan, saat dikonfirmasi, Kamis (29/6).

Nani keberatan menyebutkan nama anaknya. Dia menuturkan, ada 12 dari 13 peserta putra daerah yang lolos. Sedangkan non putra daerah, dari 22 peserta yang lolos untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Akpol Semarang 11 orang. Selain itu polda Jabar pun meloloskan 4 calon Taruni Akpol (Polwan).

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan kapolda menimbulkan ketidakadilan. Saat sebelum ditetapkan prioritas putra daerah, anak mereka berada dalam ranking urutan kecil dan sangat berpeluang untuk lolos. Namun setelah ada kebijakan putera dan non putra daerah, ranking anaknya menjadi turun dan tidak berhasil masuk dalam kuota taruna Akpol yang akan dikirim.

Anak Nina sudah 12 tahun lebih tinggal di Bandung, namun bukan orang Sunda asli. Dia merasa tersinggung dengan adanya keputusan ini. "Saya protes lah, kami protes kalau putra daerah itu nilainya tinggi enggak apa-apa kami ikhlas, tapi ini di bawah dari kami," jelasnya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi belum bisa menjawab secara rinci terkait kebijakan Kapolda. Dirinya berdalih tengah berkonsentrasi pengamanan arus balik Lebaran 2017. "Saya masih di Cikopo, belum dapat data lengkapnya," singkat Yusri saat dikonfirmasi merdeka.com via pesan singkat.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP