Buya Syafii Dukung Pilihan Jokowi Terhadap Komjen Sigit Calon Tunggal Kapolri

Rabu, 13 Januari 2021 18:34 Reporter : Merdeka
Buya Syafii Dukung Pilihan Jokowi Terhadap Komjen Sigit Calon Tunggal Kapolri Bareskrim sambangi KPU. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii ikut mendukung keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mencalonkan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri ke DPR.

"Sebagai pilihan Presiden kita hormati," tutur Buya Syafii dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).

Di mata Buya Syafii, Sigit merupakan sosok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai kalangan. Jenderal bintang tiga itu dekat dengan semua golongan tanpa membeda-bedakan.

"Selamat buat Jenderal Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri," kata Buya Syafii.

Sebelumnya, Surat Presiden (Surpres) terkait calon Kapolri telah dikirimkan ke DPR, Rabu (13/1). Dalam surat yang diterima Ketua DPR Puan Maharani, Kabareskrim Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditunjuk Jokowi menjadi calon Kapolri.

"Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen (Pol) Drs Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR," kata Puan Maharani, Rabu.

"Pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Kapolri yang baru," ucap Puan yang mengaku menerima surat tersebut dari Mensesneg Pratikno.

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, kata Puan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu meliputi syarat administratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika.

"Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR," ujar Puan. [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini