BURT DPR terkesima dengan keamanan BPK dan ruang istirahat hakim di MK
Merdeka.com - Kepala Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing bersama dengan Sekjen DPR Achmad Djuned mengunjungi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan ini guna melihat dan membandingkan fasilitas gedung BPK dan MK dengan gedung DPR.
Anton terkesima dan ingin menerapkan di DPR terkait pengamanan di BPK yang menggunakan akses khusus jika harus masuk gedung. "Tadi yang saya lihat dari BPK pertama kali sistem pengamanannya. Tidak boleh tamu masuk ke ruangan anggota sampai membawa handphone untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya usai melakukan kunjungan, Jumat (18/8).
Bahkan dirinya juga membandingkan gedung DPR negara lain yang memiliki pengaman yang super ketat. Ini sangat berbeda dengan yang ada di DPR saat ini semua orang bisa masuk dan keluar dengan mudah.
"Dan inilah yang saya alami kalau keluar negeri saya mengunjungi kantor DPR. Walaupun itu kantor DPR Bangladesh yang masih jauh ketimbang kita 3 kali di screening untuk bisa masuk ke ruangan anggota DPR atau ke kompleks DPR. Kalau di kita kan boleh sebebas-bebasnya Ini pertama dari BPK," jelasnya.
Kemudian yang dapat ditiru dari MK adalah ruangannya yang lengkap terdapat ruang tamu, bahkan terdapat ruang untuk istirahat para hakim MK.
"Kita ingin melihat dan membandingkan apa yang kita dapati di DPR. MK ini satu lantai untuk 3 hakim dengan luas kira-kira 300 meter. Ini kita bandingkan dengan DPR, di mana saat ini DPR gedungnya sudah tidak memadai," ucapnya.
Anton menegaskan kondisi gedung di DPR sudah memprihatinkan. Untuk itu ia berharap Kementerian PUPR dapat segera melakukan assessment ulang dan melakukan perbaikan.
"Kementerian PUPR untuk kembali melihat ini dan kebutuhan akan gedung DPR ini adalah sesuatu yang nyata bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini adalah kewajiban saya sebagai ketua BURT DPR dan ini sangat dibutuhkan oleh anggota DPR," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaPenggeledahan masih berlangsung, belum diketahui terkait kasus apa
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaHingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaMK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
Baca SelengkapnyaPintu utama steril setelah polisi dilengkapi senjata api laras Panjang ikut menjaga pintu utama dari dalam gedung Kesekjenan DPR.
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnya