Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono Dituntut 12 Tahun Penjara

Jumat, 20 Mei 2022 16:43 Reporter : Danny Adriadhi Utama
Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono Dituntut 12 Tahun Penjara Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dengan hukuman 12 tahun penjara pada perkara dugaan suap proyek pengadaan pada Dinas PUPR 2017-2018. Dia juga dituntut membayar denda Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terdakwa lain dalam perkara itu, Kedy Afandi, dituntut 11 tahun pidana dan membayar denda Rp 700 juta subsider 6 bulan kurungan. Kedy merupakan orang kepercayaan Budhi.

Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (20/5). "Menuntut terdakwa Budhi Sarwono dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara serta pidana denda sejumlah Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan. Dan Kedy dituntut 11 tahun," kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak, Jumat (20/5).

2 dari 3 halaman

Uang Pengganti Rp26 Miliar

Selain itu,JPU juga meminta agar Budhi diperintahkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp26 miliar. "Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terdakwa Budhi dengan uang pengganti sebesar Rp26 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

JPU menjelaskan, hal yang memberatkan Budhi yakni dia tidak mengakui perbuatannya.

Dalam kasus ini, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mereka berdua dianggap terlibat kasus korupsi pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018. Budhi didakwa menerima suap senilai Rp18,7 miliar dan gratifikasi Rp7,4 miliar.

3 dari 3 halaman

Penasihat Hukum Siapkan Pembelaan

Menanggapi tuntutan itu, penasihat hukum Budhi Sarwono dan Kedy Afandi, Luhut Sagala, menyatakan pasal yang digunakan JPU tidak tepat. "Secara umum kami menganggap pasal yang digunakan tidak tepat, dan tidak terbukti," kata Luhut.

Tim penasihat hukum bersiap menyampaikan pembelaan dalam sidang lanjutan. "Sesuai yang disampaikan majelis hakim, kami diberi waktu 10 hari untuk menyampaikan pembelaan," ungkapnya.

Semua tuntutan JPU dari KPK akan ditanggapi pada pembelaan pada 31 Mei mendatang. "Semua tuntutan akan kami tanggapi nanti saat sidang," ujarnya. [yan]

Baca juga:
Ekspresi Koordinator MAKI Usai Diperiksa KPK Terkait TPPU Bupati Banjarnegara
Diperiksa KPK, Boyamin MAKI Ngaku Cuma Digaji Rp5 Juta Jadi Direktur Bumi Rejo
KPK Rampungkan Penyidikan Mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno
KPK Sita Aset Bupati Nonaktif Banjarnegara Senilai Rp10 Miliar Diduga Terkait TPPU
KPK Tetapkan Bupati Nonaktif Banjarnegara Tersangka Pencucian Uang
Bupati Banjarnegara Nonaktif Positif Covid-19, PN Tipikor Tunda Sidang Korupsi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini