Bupati Bandung Barat bantah kena OTT, cuma diminta KPK beri keterangan
Merdeka.com - Bupati Bandung Barat, Abu Bakar mengakui didatangi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/4/2018) malam. Namun, dia mengaku kedatangan KPK tidak berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT).
Hal itu disampaikan untuk mengklarifikasi pemberitaan di sejumlah media yang menginformasikan Bupati Bandung Barat terkena OTT.
"Ajudan saya melapor bahwa ada tamu yang harus ditemui. Ternyata tamu itu petugas KPK, ada dua orang. Mereka bertanya apakah bapak bersedia memberikan keterangan. Ya saya berikan," katanya saat menggelar konferensi pers di rumahnya, Jalan Mutiara I, Kecamatan Lembang.
"(Anggota KPK) datang sekitar pukul 19.00 WIB. Mereka menyampaikan identitasnya. Mereka petugas dari KPK meminta klarifikasi mengenai kegiatan yang berkenan SKPD, saya jelaskan. Setelah selesai, saya tandatangani berita acara," lanjutnya.
Saat ditanya mengenai aktivitas yang dimaksud, Abu Bakar tidak merinci dan cenderung enggan memberikan keterangan.
"(Anggota KPK menanyakan) terkait aktivitas kepala SKPD. Tidak spesifik. Petugas KPK kan semata-mata menjalankan tugas," ucapnya.
"Saya tidak tau ada OTT. (Mengenai kepala) SKPD yang ditangkap, saya belum ada komunikasi. Saya masih gelap," imbuhnya.
Untuk diketahui, kabar mengenai Abu Bakar ditangkap lembaga anti rasuah itu menyebar pada Selasa (10/4/2018) petang. Tidak lama setelah itu, sejumlah media daring memberitakan kabar tersebut.
Setelah kabar itu tersebar, Abu Bakar mengaku dirinya sedang berada di desa Padalarang untuk menemui simpatisan dan pengurus struktur PDIP.
Para pengurus PDIP di Padalarang disebut sedang mempersiapkan sebuah acara untuk Ketua DPD PDIP Jabar, TB Hasanuddin.
"Saya datang untuk mengapresiasi pengurus karena mereka bekerja dari pagi sampai sore, sekaligus memberitahu bahwa acara besok yang dihadiri ketua DPD itu batal," katanya.
"Berkenaan dengan beberapa informasi mengenai keberadaan saya, saya dari pagi meelakukan tugas sebagai bupati. Sore saya memberikan support kepada ibu (isterinya, Elin Suharliah) yang sedang mempersiapkan debat publik," lanjutnya
Seperti diketahui, Elin saat ini mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Kabupaten Bandung Barat. Namun, dalam debat publik nanti, Abu Bakar tidak bisa menemaninya karena harus menjalani pemeriksaan kesehatan.
"(Berita) Yang berkembang itu di luar kapasitas saya, saya bisa menjalani kegiatan sebagai kepala daerah. Besok saya ada jadwal pemeriksaan kesehatan," terangnya.
Meski demikian, ia merasa pemberitaan yang beredar tidak berpengaruh pada kinerjanya sebagai bupati. Namun, hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh isterinya untuk tetap fokus melakukan sosialisasi dan kampanye di Pilkada KBB.
"Tidak terganggu, (dan) tidak ada kaitannya dengan calon (bupati). Tapi ini jadi tantangan buat ibu (isterinya, Elin)," terangnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaNawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaBupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaErick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaAri menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca Selengkapnya