Budi Waseso ogah disamakan dengan Rodrigo Duterte
Merdeka.com - Tegasnya Kepala BNN Budi Waseso membuat dirinya dikaitkan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam memerangi narkotika. Namun, Budi Waseso enggan disamakan dengan Durerte, sebab ia menilai Indonesia adalah negara hukum.
"Kita sama sekali tidak mengacu kepada Filipina atau Presiden Duterte, tidak. Kita negara hukum yang punya kedaulatan hukum, kedaulatan negara, kita lakukan dan pertahanan itu," tegasnya di Gedung BNN Cawang, Jakarta Timur, Selasa (29/8).
Katanya, dengan menggandeng pihak TNI, merupakan bukti keseriusan negara memerangi narkotika. Hal ini juga, kata Budi Waseso, merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana Budi Arie menanggapi spekulasi RUU Wantimpres? Lebih lanjut, Budi Arie tak setuju bila Revisi Undang-Undang (RUU) Wantimpres yang digodok DPR RI demi mengakomodir Jokowi menjadi Wantimpres Prabowo-Gibran.“Ah, kamu berspekulasi aja. Pokoknya tunggu aja lah. Jangan banyak spekulasi. Kadang-kadang banyak bener (soal spekulasi),“ imbuh dia.
-
Bagaimana Nusron Wahid menanggapi pernyataan Agus Rahardjo? 'Yang namanya pengakuan sepihak itu butuh bukti, Pak Agus Raharjo yang kita hormati kita sangat hormat pada beliau, tapi yang namanya pengakuan itu kan enggak boleh sepihak,' kata Nusron kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Kenapa Budi Djiwandono sorotan utama? Peran Budi Djiwandono sebagai Komando Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran menjadikannya sorotan utama dalam dinamika politik Pemilihan Presiden 2024.
-
Jabatan apa yang dipegang oleh Budi? Jabatannya adalah seorang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Siapa yang membantu Budiono? Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heroe Soekandar, menjenguk dan memberi bantuan sembako serta kasur untuk Budiono.
-
Siapa yang menilai Budi Djiwandono cocok untuk Pilgub Jakarta? “Mas Budi Djiwandono cocok (maju Pilgub Jakarta), tapi lebih cocok ada di DPR RI, dari Aria Bima sebagai temennya,“ ujar dia.
"Saya membuat terobosan di mana secara hukum dan undang-undang TNI sudah ada di BNN. Berarti TNI bagian dari BNN, maka yang berlaku peran TNI yang sesungguhnya, ini awal payung hukum melibatkan TNI dalam perang narkotika karena situasi sudah membutuhkan," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, bukan hanya TNI saja yang sama-sama memiliki tujuan dalam memerangi narkotika.
"Sehingga BNN membuktikan tidak dari satu instansi saja, bukan hanya Polri tapi seluruhnya, sehingga kita bertahap perintah Polri dan lainnya dapat bekerjasama memerangi narkotika ini," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaKegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia.
Baca SelengkapnyaGibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kedatangan Kaesang untuk menghadiri kegiatan bazar paket sembako murah yang digagas oleh PSI.
Baca SelengkapnyaBerikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaKomjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaBudi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Baca Selengkapnya