Boediono minta Ombudsman RI ikut berantas korupsi di birokrasi
Merdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono hari ini membuka acara Rapat Koordinasi antara Ombudsman RI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Menurut Boediono, rapat koordinasi ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena semakin berkembang zaman semakin banyak tuntutan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara.
"Ombudsman harus kita manfaatkan, dalam arti yang baik, untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan," kata Boediono di Auditorium Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/12).
Boediono pun berharap dengan kerja sama Ombudsman dan berbagai elemen, lembaga negara ini bisa memberantas korupsi atau setidaknya mengurangi korupsi di negara ini dan penyalahgunaan wewenang.
"Kasus-kasus pengaduan dari masyarakat harus di follow up, harus dituntaskan, hal itu akan bisa membangun sistem reformasi birokrasi," ujarnya.
Selain itu, mantan gubernur BI ini meminta Ombudsman memonitoring perbaikan tata kerja dari berbagai instansi negara dalam mengeluarkan peraturan yang mempunyai dampak luas terhadap publik.
"Dari segi biaya harus diukur dan biaya itu harus diefisienkan," imbuhnya.
Boediono pada kesempatan kali ini kembali mengingatkan pada semua lembaga yang ada di Indonesia untuk membuat satu tempat khusus yang fungsinya menampung keluhan dan kritikan masyarakat terkait pelayanan dari lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian lembaga pelayanan publik tersebut bisa introspeksi dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaSekda Keerom terduga korupsi hingga negara mengalami kerugian sebesar Rp18.201.250.000
Baca SelengkapnyaKepala Badan Nasional Arief Prasetyo Adi mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaNawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca Selengkapnya