Bicara di Sidang PBB, Jokowi Singgung Perselisihan Antar Negara di Tengah Pandemi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai di tahun ke-75 usia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) prinsip-prinsip piagam PBB belum dijalankan termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Menurut Jokowi, perselisihan antara negara masih terjadi di tengah pandemi Covid-19.

"Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional tidak diindahkan termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam siaran telekoference, Rabu (23/9).

Jokowi berharap, PBB selaku badan dunia yang menaungi bangsa-bangsa dapat membuat terobosan dan bersatu dalam mempererat hubungan antar bangsa dalam tujuan mencapai perdamaian dunia, juga mengentaskan pandemi.

"Kita harus bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win, pola hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is," jelas Jokowi.

Sebab, lanjut Jokowi, tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran dan tidak pula ada arti menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.

"Jadi apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita akan sama, Belum," kata Jokowi.

Sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Week) SMU ke-75 PBB akan berlangsung tanggal 21 September-2 Oktober 2020. Tema SMU PBB tahun ini adalah The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism – Confronting Covid-19 through Effective Multilateral Action.

Retno menjelaskan partisipasi Indonesia dalam SMU ke-75 PBB akan digunakan untuk menyampaikan sejumlah pesan penting. Mulai dari pentingnya memajukan kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak sosial ekonomi pandemi. Serta mendorong peningkatan kinerja dan peran PBB.

"Menyerukan pentingnya seluruh negara memperkuat PBB dan multilateralisme," ungkap Retno.