Bertambah Luas, Kekeringan Melanda 20 Kabupaten/Kota di Jabar

Merdeka.com - Jumlah daerah di Jawa Barat yang dinyatakan kekeringan bertambah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menetapkan status siaga.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, ada 13 daerah yang terdampak kekeringan pada (17/7). Namun, hingga (5/8), daerah terdampak bertambah menjadi 20 daerah.

Daerah yang masuk kategori tersebut adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung.

Lalu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Garut.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Barat, Budi Budiman Wahyu menyatakan ada 20.621 hektare lahan pertanian di Jawa Barat terdampak kekeringan. Selain itu, ada 166.957 kepala keluarga kekurangan air bersih akibat kekeringan di musim kemarau saat ini.

Untuk mengatasinya, BPBD sudah menyalurkan bantuan air bersih ke berbagai daerah yang terdampak kekeringan. "Kami menyalurkan air bersih sebanyak 1.799.100 liter untuk warga," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/8).

Terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku kekeringan ini sudah dimonitor sejak awal. Beberapa kebijakan jangka menengah dan pendek sudah disiapkan.

"Kami sudah koordinasi dengan PUPR untuk percepatan proyek skala jangka menengah berupa pembangunan waduk," kata dia kepada wartawan usai acara pelantikan pamong praja muda IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (6/8/2019).

"Ada negara yang enggak ada air, seperti Afsel (Afrika Selatan) karena saat hujan airnya enggak tertampung. (Di Jabar) Proyek penampungan air dalam bentuk waduk sedang dikebut, termasuk yang di Citarum. Sudah dianggarkan lagi pembebasan lahan," ia melanjutkan.

Sedangkan untuk rencana jangka pendeknya, dia menginstruksikan kepada bupati dan wali kota untuk menyalurkan air kepada warga, termasuk lahan pertanian. Selain itu, PDAM di daerah diminta mendatangi masyarakat untuk membagikan air bersih.

Disinggung mengenai penerapan status siaga kekeringan, dia memilih untuk menunggu laporan dari instansi terkait. Itu pun berlaku bagi rencana melakukan hujan buatan.

"Belum ada, masih nunggu laporan dulu. Kalau definisi siaga, ya kita sudah siaga. (Hujan buatan) Masih dibicarakan. Fokus (pembenahan) di daerah terlaporkan kekeringan." ucap dia.