Belasan pemuda demo di DPR, minta hak angket KPK dibatalkan

Jumat, 16 Juni 2017 16:15 Reporter : Anisyah Al Faqir
Belasan pemuda demo di DPR, minta hak angket KPK dibatalkan belasan pemuda demo tolak angket KPK di DPR. ©2017 Merdeka.com/anisya

Merdeka.com - Belasan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Anak Muda AntiKorupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (16/6).

Dalam aksinya, belasan pemuda ini memasang spanduk berukuran 4 x 7 meter di gerbang pintu masuk DPR MPR ini meminta pembatalan hak angket KPK. Tak hanya itu, massa aksi juga membuat berbagai pamflet yang bertuliskan penolakan hak angket.

belasan pemuda demo tolak angket kpk di dpr

belasan pemuda demo tolak angket KPK di DPR ©2017 Merdeka.com/anisya

Dalam orasinya, massa aksi menyebut Pansus hak angket KPK seperti serigala berbulu domba. Sebab saat KPK sedang fokus menangani kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP), sejumlah fraksi justru berupaya untuk memperlemah ruang gerak KPK dengan menggunakan wewenang hak angket.

"Oknum anggota DPR menggunakan segala upaya untuk memperlemah penuntasan kasus korupsi oleh KPK bagaikan 'serigala berbulu domba'," kata aktivis ICW Donal Fariz di lokasi, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Menurutnya, parpol pendukung hak angket KPK kerap berdalih dilakukan demi kebaikan lembaga anti rasuah tersebut. Namun dia menilai sebaliknya, yakni untuk memperlemah kewenangan KPK.

"Rakyat pun geram ketika DPR menggunakan mekanisme angket yang tidak sepatutnya sebagai jalur untuk memperlambat proses hukum kasus korupsi e-KTP," kata dia.

"Sangat jelas bahwa beberapa nama yang menjadi panitia angket memiliki konflik kepentingan ketika namanya disebutkan dalam persidangan e-KTP," imbuhnya.

belasan pemuda demo tolak angket kpk di dpr

belasan pemuda demo tolak angket KPK di DPR ©2017 Merdeka.com/anisya

Untuk itu, pihaknya pun mengajukan 3 tuntutan, yakni meminta menghentikan dan membatalkan proses penggunaan hak angket diatas kepentingan pribadi kelompok manapun.

"Kedua, mendengar dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok sebagai anggota dewan," kata Donal.

Terkahir, massa akhir mendesak fraksi-fraksi di DPR menarik perwakilannya dari panitia hak angket KPK.

[rnd]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini