Belajar dari Pilgub DKI, Polri bentuk Satgas Nusantara antisipasi politik identitas

Merdeka.com - Mabes Polri membentuk Satgas Nusantara yang akan bertugas selama Pilkada Serentak 2018. Tujuan pembentukan ini merupakan pembelajaran maraknya isu SARA dan politik identitas yang ramai pada Pilkada DKI 2017 lalu.

"Kenapa Polri buat Satgas Nusantara tentu ini melihat pengalaman terdahulu dimana dalam kontestasi politik kontestan kita harap beradu ide dan gagasan," kata Kasatgas Nusantara Irjen Pol Gatot Edi Pramono dalam diskusi di Hotel A One, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

Gatot mengatakan, Polri telah memetakan daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Maka itu Satgas Nusantara tidak hanya bertugas di tingkat pusat. Melainkan ada di tingkat Polda dengan Wakapolda sebagai ketuanya, dan tingkat Polres dengan Wakapolres sebagai ketuanya.

"Kita sama dengan Bawaslu sudah mapping daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi. Ada 10 variabel yang kita buat, kita susun ini yang menjadi pedoman kita," kata Gatot.

Dalam bertugas, Satgas Nusantara akan mengedepankan pendekatan 'soft' dibandingkan penegakan hukum. Pendekatan soft itu dengan kampanye antipilkada bernuansa SARA, lewat tokoh pemuka agama, adat, dan lainnya. Satgas Nusantara sendiri sudah bertugas sejak pertengahan Januari lalu.

"Sehingga kita melakukan pencerahan kepada masyarakat potensi kerawanan yang muncul itu sehingga kita bisa meminimalisir utamanya provokasi-provokasi kepada isu-isu terkait primodialisme," kata Gatot.

Polri juga bakal mengimbau kepada para pasangan calon, mesin partai politik, beserta simpatisan mereka yang kerap menghalalkan segala cara agar bisa memenangkan konteatasi.

"Terkadang kontestan pemilukada ingin menang dengan cara yang tidak perlu dilakukan. Pergerakan mesin politik timses, simpatisan memanaskan suhu politik," kata Gatot.