Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Begini skenario pengambilan keputusan isu krusial RUU Pemilu

Begini skenario pengambilan keputusan isu krusial RUU Pemilu Lukman Edy. ©lazuardibirru.org

Merdeka.com - Pimpinan Pansus RUU Pemilu melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan keputusan untuk membawa 5 opsi paket isu krusial ke rapat paripurna pada 20 Juli mendatang.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy memaparkan skenario pengambilan keputusan 5 paket isu krusial. Nantinya, Pansus akan meminta pimpinan rapat untuk menskors sidang untuk memberikan ruang bagi masing-masing ketua fraksi melakukan lobi-lobi.

"Nanti kita juga minta pimpinan menskors rapat terlebih dahulu supaya mengumpulkan ketua-ketua fraksi apakah dilakukan musyawarah mufakat, atau selama apakah lima hari ke depan ini ada satu pilihan sebagai hasil musyawarah mufakat," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Apabila tak mencapai kata mufakat dalam musyawarah, mekanisme voting akan dilakukan untuk mengambil keputusan. Pansus sudah menyiapkan segala kebutuhan seperti kertas suara jika pengambilan keputusan dilakukan dengan jalan voting.

Lembar suara yang disiapkan dibagi menjadi dua yaitu per paket atau per item isu. Sebab, mekanisme pengambilan keputusan kemungkinan masih bisa berubah saat paripurna berlangsung.

"Kalau paket kita siapkan paket-paketnya. Kalau item per item kita juga siapkan lembaran-lembaran kertas suaranya," jelas Lukman.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Akui Ada Penggelembungan Suara PSI: Bukan Hanya Satu Partai

Ketua Bawaslu Akui Ada Penggelembungan Suara PSI: Bukan Hanya Satu Partai

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa

KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa

Dengan adanya agenda rapat pleno dua provinsi terakhir, kemungkinan penetapan Hasil Pemilu 2024 akan dilakukan malam hari.

Baca Selengkapnya
Potret Sosialisasi Pemilu di Rutan, Polres Kampar Tekankan Warga Binaan Jangan Terprovokasi Isu

Potret Sosialisasi Pemilu di Rutan, Polres Kampar Tekankan Warga Binaan Jangan Terprovokasi Isu

Polri gandeng KPU dan Bawaslu datangi rutan untuk sosialisasi Pemilu ke warga binaan

Baca Selengkapnya
Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan Saat Mudik dan Arus Balik Lebaran 2024

Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan Saat Mudik dan Arus Balik Lebaran 2024

Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan, tim pengurai akan ada di setiap polda bertugas menyelesaikan permasalahan arus lalu lintas.

Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Hakim Dirawat di Rumah Sakit, Sidang Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Ditunda

Ketua Majelis Hakim Dirawat di Rumah Sakit, Sidang Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Ditunda

Sidang kemudian bakal kembali digulir dengan agenda yang sama pada pekan depan.

Baca Selengkapnya
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis

Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis

Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.

Baca Selengkapnya
KPU: Provinsi Papua Siap Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

KPU: Provinsi Papua Siap Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

Kini hanya tinggal menunggu kedatangan pimpinan KPU Papua untuk mengikuti rapat pleno.

Baca Selengkapnya