Bawaslu Tertibkan APK Langgar Aturan di Padang

Merdeka.com - Sekitar 100 Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Padang ditertibkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam masa kampanye Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Kota Padang, Dorri Putra mengatakan, penertiban dilakukan terhadap APK kampanye para calon, dan baliho milik pemerintah kota yang belum dibuka atau memuat foto calon.

"Tak hanya baliho yang menyangkut keempat pasangan calon, juga ditertibkan baliho seperti imbauan memakai masker, membayar pajak dan imbauan lainnya, baik imbauan oleh pemerintah provinsi maupun pemko Padang," katanya di Padang, Senin (12/10).

Dia menjelaskan, pihaknya juga melibatkan pihak terkait guna tidak adanya tumpang tindih dalam penertiban tersebut.

"Kita melibatkan Satpol PP, Polresta Padang, DLH Padang dan Dinas Perhubungan. Ini dilakukan untuk mengatur jalannya penertiban dengan melibatkan instansi-instansi terkait," ujarnya.

Menurut Dorri, APK maupun baliho yang ditertibkan itu dinilai melanggar aturan yang dari KPU.

"Ukuran (baliho) yang dibuat oleh pasangan calon (paslon) harus sama dengan apa yang telah ditetapkan KPU Sumbar. Kemudian juga harus ada SK dari Provinsi setempat terkait adanya penambahan APK tersebut. Jika sudah ada SKnya, Paslon dapat membuat baliho secara mandiri," jelasnya.

Bawaslu juga menginstruksikan Panwaslu yang ada di Kecamatan maupun Kelurahan untuk melakukan penertiban terhadap APK yang dinilai melanggar selama dua hari ke depan.

"Selama dua hari ini, APK yang tidak sesuai dengan aturan mulai baliho, spanduk, umbul-umbul dan lainnya, sudah sekitar seratus lebih yang telah kita ditertibkan," tutupnya.