Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bawaslu soroti rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua

Bawaslu soroti rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Pebaikan Gedung Bawaslu. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan kritik terkait Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Pemilu Sementara Luar Negeri (DPSLN) Pemilu 2019. Salah satunya rekapitulasi di Provinsi Papua yang belum selesai secara keseluruhan.

"Terdapat berita acara pleno DPS Papua masih menyisakan empat daerah yang belum menetapkan DPS yaitu Intan Jaya, Mimika, Lanny jaya dan Mamberamo tengah. Dalam proses perekaman KTP elektronik, keempat daerah tersebut juga mempunyai kendala dalam perekaman," kata Koordinator Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifudin, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6).

Menurut Afif beberapa berita acara di berbagai provinsi juga masih harus diperhatikan. Karena beberapa di antaranya masih belum dilampirkannya data pemilih potensial non Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

"Data dari rekapitulasi hari ini pertama soal berita acara DPS pemilu bagi daerah yang sempit ada ini tidak ada menampilkan data pemilih potensial non KTP elektronik," ungkapnya.

"Misalnya ada sisi yang lumayan dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman yang sebenarnya terjadi di basis data Pemilih potensial yang tidak bisa dipisahkan karena datanya masih banyak, juga kepada orang yang sudah merekam dirinya tapi mungkin berubah datanya," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, masih ada beberapa perbedaan berita acara pemilih pemula di beberapa tempat. Kemudian, Bawaslu juga mengkritik berita acara di Lapas Jambi dan penggunaan berita acara pemilih potensial non KTP elektronik hanya di Belitung untuk daerah pemilihan 2018.

"Terdapat perbedaan dalam Berita Acara Provinsi yang menuliskan jumlah DPS Pemilu dari Jumlah DPT Pilkada ditambah dengan Pemilih Pemula dan terdapat pula yang memisahkan DPS Pemilu dengan data pemilih pemula," ujarnya.

Afif menilai, rata-rata jumlah pemilih per TPS yang berdasarkan DPS juga masih rendah. Kira-kira di bawah 260 pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Penggunaan Sistem Data Pemilih (sidalih) juga dianggap masih belum bisa berjalan maksimal. Dibeberapa tempat sidalih justru menjadi penghambat.

Deretan kritik juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk bisa segera diperbaiki oleh KPU. Salah satu sarannya KPU harus menjalin koordinasi intensif dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam mempercepat proses perekaman dan mendapatkan dokumen KTP elektronik untuk memenuhi hak pilih Pemilu 2019.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan

Rekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan

Bawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.

Baca Selengkapnya
Perludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri

Perludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri

Data Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK

Baca Selengkapnya
Bawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
KPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya

KPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya

Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Sulsel Termasuk Mengajukan Rekomendasi Tertinggi untuk PSU, Setelah Papua Tengah

Bawaslu: Sulsel Termasuk Mengajukan Rekomendasi Tertinggi untuk PSU, Setelah Papua Tengah

Bawaslu mengingatkan PSU tidak dapat dilakukan kembali, sehingga perlu diawasi dengan ketat.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya

Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya

Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan pada 26 TPS di Palembang

Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan pada 26 TPS di Palembang

Bawaslu Palembang merekomendasikan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada 26 TPS lantaran ditemukan masalah mendasar saat pemilu 14 Februari lalu.

Baca Selengkapnya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya
SEMENIT PAHAM: Elektabilitas 3 Cawapres Terbaru, Siapa Bikin Untung dan Buntung Capresnya?

SEMENIT PAHAM: Elektabilitas 3 Cawapres Terbaru, Siapa Bikin Untung dan Buntung Capresnya?

Mahfud MD, Gibran Rakabuming dan Muhaimin Iskandar. Kira-kira, siapa ya yang paling tinggi menambah elektabilitas capresnya?

Baca Selengkapnya