Bawaslu DKI diminta jelaskan soal penyalahgunaan C6 dan politik uang

Merdeka.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua masih marak dengan pelanggaran. Mulai dari terkait penggunaan surat C6 kepada yang bukan haknya dan juga politik uang.

"Ada 3 kasus yang berkaitan dengan form C6 menggunakan hak pilih orang lain dan kini sedang dalam proses penyidikan ada satu yang sudah masuk ke Kejaksaan. Yang dua ini apakah akan masuk ke persidangan kita tunggu saja," kata Badja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (26/4).

Selain itu, kata dia, ada sembilan pelanggaran politik uang saat masa tenang kampanye. "Tiga pada hari H pelaksanaan tentang penggunaan C6 dan

sembilan pada masa tenang seperti politik sembako," ungkapnya.

Badja mengaku bingung karena beberapa hari setelah dilaksanakan Pilkada, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan kasus penyalahgunaan C6 dan politik uang itu tidak cukup bukti untuk dimasukkan ke dalam tindak pidana dan akan dihentikan penyelidikannya. Oleh karena itu pihak Bawaslu RI akan meminta kejelasan kepada Mimah.

"Seperti Mbak Mimah juga sudah preskon bahwa kasusnya berhenti kenapa kasusnya berhenti kita juga sedang meminta laporan," ujarnya.

Jika dikumulatifkan, tegas Badja, selama Pilkada DKI Jakarta ada sekitar 80 pelanggaran dan hanya ada ada tiga yang diproses. Namun kebanyakan laporan itu di hentikan karena tidak cukup alat bukti.

"Ada 80 laporan dan temuan yang masuk ketingkat penyidikian ada dua yang dalam proses. Kebanyakan laporan itu dicabut oleh pembuatnya dan paling banyak tidak cukup alat bukti," pungkasnya.