Bantuan Pemprov Jateng untuk SMA Rp 792 miliar, per siswa dapat Rp 1 juta

Merdeka.com - 2018 merupakan tahun politik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan kebijakan untuk menambah dana bantuan biaya operasional kepada SMA/SMK. Dana yang diambil dari APBD sebesar Rp 792 miliar diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

"Ini akan kita berikan ke siswa, harapannya siswa tidak bayar lagi mulai tahun ini. Sehingga kalau mereka mau iuran lagi untuk urusan sekolah, biar orang tuanya tidak berat lagi, syukur kalau itu cukup," kata Ganjar usai melantik 140 pejabat yang terdiri dari 106 kepala sekolah (SMA/SMK/SLB Negeri), 33 pejabat fungsional, dan satu susulan pejabat struktural di gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (2/1).

Ganjar mengatakan, sejak adanya alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, dia sering menerima keluhan mengenai sekolah gratis. Padahal yang gratis hanya di Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali dan Kudus, karena ada subsidi dari Pemkab setempat.

Karena persoalan tersebut, dia memerintahkan Disdik menghitung biaya pendidikan. Jika selama ini ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka kekurangan kebutuhan biaya di sekolah lainnya akan dicukupi melalui APBD provinsi.

"Maka kekurangannya itu kita tambah. Itu pengganti SPP, jadi saya harapkan anak sekolah sekarang sudah tidak bayar, itu bisa membantu para orang tua di SMA dan SMK. Kalau toh nanti ada, ya tinggal iuran yang lewat komite itu saja," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Gatot Bambang Hastowo mengatakan, dana Rp 792 miliar dari APBD Provinsi Jateng tahun 2018 itu adalah untuk biaya operasional pendidikan (BOP). Penggunaannya untuk pembiayaan honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) serta operasional sekolah.

Selama ini, setiap sekolah mendapat dana BOS untuk para siswa dari pemerintah pusat melalui APBN, tiap siswa mendapat Rp 1,4 juta. Adanya BOP dari provinsi itu, nantinya rata-rata per siswa mendapat tambahan bantuan sekitar Rp 1 juta.

"Padahal butuhnya per siswa kan sekitar Rp 3 juta. Jika sudah ada Rp 1,4 juta dari pusat melalui BOS dan ditambah dari povinsi berupa BOP sekitar Rp 1 juta, maka setidaknya bisa meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan," jelasnya.