Bantah Data Menkes, MKKI Sebut Indonesia Tidak Kekurangan Dokter

Merdeka.com - Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Setyo Widi Nugroho menegaskan Indonesia tidak kekurangan dokter. Buktinya, hingga saat ini, tak ada kepala daerah yang mengatakan bahwa daerahnya kekurangan dokter.

"Kami kekurangan dokter, untuk spesialis, pelayanan masyarakat, tidak ada itu," kata Widi di kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

"Betul enggak? Kami ingin melihat berita-berita banyak di daerah Indonesia yang mengatakan pemimpin-pemimpin daerahnya merasa mereka kekurangan dokter di daerah rumah sakit, mudah-mudahan setelah ini muncul beritanya," imbuhnya.

Widi mengatakan, jika kekurangan IDI bisa membantu pendistribusian dokter ke daerah. Namun, kata dia, tidak ada daerah yang merasa kekurangan dokter.

"Kami bisa membantu daerah kekurangan kekurangan dokter tersebut, ya tapi kan tidak ada itu kebutuhan dari bawah ke atas, terus menteri kesehatan mengatakan 'kurang dokter, kami kurang dokter' dengan jumlah sekian-sekian padahal yang membutuhkan tidak mengatakan kurang," ujarnya.

Widi mengajak pihak terkait saling bekerja sama untuk meluruskan masalah pendistribusian dokter ke daerah. Dirinya tak ingin IDI terus disalahkan, padahal tujuannya adalah membantu.

"Jangan dibiasakan yang salah ini, yang salah ini, tidak baik, kita harus duduk bersama dan duduk bersama sebenarnya sudah dikerjakan juga, tapi dengan masih masing menjaga," ucap Widi.

Data Menkes

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia kekurangan dokter. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rasio dokter untuk warga negara Indonesia adalah 1:1000 dokter. Sementara di negara maju rasionya 3:1000, ada juga yang 5:1000.

Saat ini, jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia sekitar 270.000, sementara dokter yang memiliki STR dan praktik baru sebanyak 140.000. Artinya, kata Budi, masih ada kekurangan dokter sebanyak 130.000.

"Dokternya produksi setahunnya hanya 12.000, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bahkan lebih untuk mengejar ketertinggalan jumlah dokter minimal sesuai standar WHO untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia," ungkap Budi.