Merdeka.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pengecekan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri, Jumat (20/8). Kedatangannya untuk mengklarifikasi ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan.

Risma menggelar pertemuan dengan perwakilan Bank BNI, Koordinator Pendamping PKH, Wakil Bupati pejabat eselon 1 Kemensos dan dari Bareskrim Polri.

"Ada laporan, ribuan penerima bantuan belum cair bantuannya. Ini kan bantuan untuk rakyat miskin ya. Saya perlu mendengarkan laporan beberapa pihak terkait di mana sebenarnya masalahnya," kata Risma dalam keterangan tulis, Sabtu (21/8).

Risma membuka forum klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan pencairan bansos baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.

Dalam kesempatan itu hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin dan jajaran, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dan jajaran, dan Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat. Hadir pula anggota Komisi VIII DPR RI Paryono dan Endang Maria Astuti. Juga hadir perwakilan BNI di Sragen, Wonogiri, Surakarta dan para Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH serta Korkab Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Dalam pertemuan ini Risma memfasilitasi perwakilan BNI untuk menjelaskan mengapa dan apa sebabnya ribuan KPM PKH di Sragen, Wonogiri dan Surakarta belum menerima bantuan.

Risma memberikan kesempatan kepada ketiga perwakilan Bank BNI untuk menjelaskan secara rinci, berapa jumlah KPM yang belum menerima bantuan dan apa sebabnya. Salah satu yang menjadi fokus diskusi hangat adalah KPM PKH Kabupaten Sragen.

Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April, Mei, Juni terdapat 37.225 KPM di mana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir. Mendapatkan laporan ini, Risma "mengejar" kepada perwakilan Bank BNI dan pendamping mengapa begitu banyak KPM yang belum menerima bantuan.

"Saya minta tolong Pak. Hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM," katanya yang ditujukan kepada perwakilan BNI.

Dalam diskusi tersebut permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.

Minta Blokir Rekening Cepat Dibuka

Terkait dengan rekening yang terblokir, Risma meminta Bank BNI agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan ia mengambil telepon genggam dan menghubungi pejabat BNI di Jakarta saat itu juga. "Ini Risma. Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya," kata Risma.

Kepada semua pihak yang terkait dengan penyaluran bansos, ia meminta agar bekerja sungguh-sungguh dengan memudahkan kebutuhan KPM.

Perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri, Kombes Eka yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan bantuan ini ditunggu masyarakat miskin. "Bagi mereka Rp100 ribu-Rp200 ribu itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencariannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak Mohon prosesnya bisa diperlancar pak," katanya.

Perwakilan TKSK di juga mengeluhkan adanya prosedur berbelit yang dihadapi saat akan membuka blokir. "Masa kami diharuskan ada di bank. Kan adanya surat keterangan dan data yang valid sudah cukup," katanya

Risma mengaku memberikan perhatian serius terhadap aspek akuntabilitas penyaluran bansos. Dalam beberapa kali kunjungan ke daerah, ia blusukan ke rumah warga.

Kepada penerima bantuan, mantan Wali Kota Surabaya itu mengecek langsung kesesuaian antara komoditas yang sudah diterima dengan indeks bantuan. Catatan dari kunjungan lapangan menjadi bahan evaluasi.

Kini Kementerian Sosial terus mematangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Termasuk didalamnya dengan melibatkan penggunaan teknologi digital.

Reporter: Yopi Makdori/Liputan6.com