Merdeka.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terkait nilai ganti rugi keuangan negara yang harus dibayarkan terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto. Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim, Ester Siregar.

"Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut," ujar ketua majelis hakim Esther Siregar, Rabu (8/11).

"Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juli yang dimintakan banding tersebut sepanjang besarnya uang pengganti," sambungnya.

Sebelumnya, dalam berkas penuntutan, jaksa meminta hakim menghukum terdakwa Irman yang juga mantan Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta atau pidana pengganti 6 bulan kurungan. Sedangkan untuk Sugiharto yang juga mantan pejabat pembuat komitmen Kemendagri, JPU meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara 5 tahun denda Rp 400 juta subsider 6 bulan.

Selain itu, dalam berkas itu pula JPU KPK meminta keduanya membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi terhadap negara. Irman diwajibkan membayar USD 273.700 atau setara Rp 3,7 miliar, dan SGD 6.000 atau setara Rp 59 juta. Apabila jumlah uang yang ditentukan tidak mampu dibayar satu bulan setelah status hukum berkekuatan tetap maka aset miliknya akan disita sesuai dengan jumlah yang diwajibkan. Jika aset miliknya tidak terpenuhi dari jumlah uang yang diwajibkan, Irman diharuskan jalani pidana penjara selama dua tahun.

Jumlah tersebut setelah tim JPU KPK mengkalkukasi atas pengembalian hasil korupsi oleh Irman ke KPK.

Sementara terhadap Sugiharto diwajibkan mengembalikan Rp 240 juta lebih dan satu unit mobil Honda Jazz yang ditaksir bernilai Rp 250 juta.

Saat sidang putusan, majelis hakim sidang Tipikor untuk kasus korupsi e-KTP yang diketuai Jhon Halasan Butarbutar sebenarnya telah menjatuhkan vonis serupa dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hanya saja pada kewajiban pengembalian uang pengganti nilainya jauh berbeda dari tuntutan JPU.

Hakim menetapkan nilai ganti rugi jauh lebih rendah dibandingkan dengan permintaan JPU. Dalam vonisnya, Irman diminta mengganti kerugian negara USD 500.000 dan dikurangi USD 300.000 yang sudah dikembalikan, total USD 200.000 setara dengan lebih kurang Rp 2,7 miliar. Uang pengganti wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah memiliki status hukum tetap.

Sedangkan terhadap Sugiharto, diwajibkan membayar kerugian negara USD 50.000 dikurangi USD 30.000 yang sudah dibayarkan, sisa USD 20.000 dan mobil Honda Jazz yang telah dikembalikan ke KPK.

Dengan dikabulkannya banding JPU, maka kedua terdakwa wajib membayarkan nilai ganti rugi seperti yang termuat dalam berkas tuntutan jaksa. Yakni untuk Irman Irman diwajibkan membayar USD 273.700 atau setara Rp 2,4 miliar, dan SGD 6.000. Sedangkan Sugiharto diwajibkan mengembalikan Rp 240 juta lebih dan satu unit mobil Honda Jazz yang ditaksir bernilai Rp 250 juta.

Kendati telah dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI, JPU belum bisa bersikap apakah menerima atau tidak. Sebab, jaksa penuntut umum KPK juga mempertanyakan fakta-fakta persidangan yang sebagian besar tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim pada putusannya.

"Fakta-fakta hukumnya yang kita banding," ujar Jaksa Irene Putri kepada merdeka.com, Jumat (4/8).