Bamsoet sindir Menteri Jokowi soal kasus Telkom dan cek pelawat

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo tak mau menyalahkan KPK karena tidak membuka rapor merah para calon menteri Presiden Jokowi. Menurut Bambang, yang terpenting adalah ada atau tidak menteri yang dilantik Jokowi terkena tanda merah KPK.

"Yang kita salahkan adalah ketika menstabilo, tetap dimasukkan. Kalau benar pada 34 menteri ada yang bermasalah, secara sadar KPK hanya dijadikan alat untuk cuci tangan Jokowi," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11).

Wabendum Golkar ini justru menyindir orang-orang yang sempat disebut dalam kasus korupsi namun ditunjuk jadi menteri Jokowi. Seperti orang yang disebut dalam kasus cek pelawat dan korupsi Telkom masuk dalam menteri Jokowi.

"Misalnya soal Telkom, cek pelawat, bersih clear, ini kan bahaya. Saya dengar ada pimpinan partai tidak happy, karena beberapa jagoannya tidak masuk. Masalahnya katanya ada yang distabilo tetap masuk," tutur dia.

Seperti diketahui, Menteri Pariwisata Arief Yahya sering disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi PT Telkom. Sementara Tjahjo Kumolo, yang dipilih menjadi Menteri Dalam Negeri, pernah beberapa kali dipanggil bersaksi di pengadilan untuk beberapa terdakwa kasus cek pelawat. Namun, hingga kasus ini berujung dengan dihukumnya Miranda Goeltom, Tjahjo tidak pernah terbukti terlibat.

Bamsoet menambahkan, Golkar mendorong agar KPK memproses para menteri yang terkena tanda merah itu. Apalagi, jika KPK memiliki alat bukti yang menguatkan orang tersebut jadi tersangka korupsi.

"Golkar dalam posisi mendorong kalau ada alat bukti diproses," pungkasnya.

Seperti diketahui, Deputi pencegahan KPK Johan Budi menyatakan 34 menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla bebas dari tanda merah atau kuning. Menurut Johan, pimpinan KPK telah mengecek ke-34 nama menteri sebelum dilantik.

"Tidak ada. Saya sudah konfirmasi dengan pimpinan KPK," ujar Johan melalui pesan singkatnya, Senin (27/10).