Merdeka.com - Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Rapat yang tertutup itu diselenggarakan di kantor PPATK di ruang rapat lantai 4, Jl Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Rapat berkaitan dengan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). "Kita menghadapi isu tunggal bagaimana Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan dari tim APG. Yang nanti akan melakukan satu suatu kegiatan yang menyangkut Mutual Evaluation Review (MER)," kata Wiranto dalam konferensi pers usai lakukan rapat di gedung PPATK.

Wiranto mengatakan jika mereka akan menjajaki Indonesia dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian nantinya kalau memang sudah lolos MER itu, maka akan lebih leluasa untuk masuk menjadi anggota FATF.

"Nah OKI dalam rapat pagi ini kita mengundang kementerian lembaga terkait untuk fokus ke sana. Bagaimana kita mempersiapkan itu dan ternyata kita sudah mempunyai banyak data yang kita himpun hambatan di internal apa untuk menghadapi assessment yang nanti sudah dilakukan itu," kata Wiranto.

Wiranto menyampaikan, jika PPATK sudah mempunyai progress report yang lengkap dari pemeriksaan internal tentang apa yang sudah dimiliki dan belum dimiliki. Selain itu juga sudah melakukan satu work up dengan Australia.

"Yang kira-kira apa yang kita jawab terhadap tim yang akan kita tadi. Kita juga telah memiliki jadwal lengkap kapan mereka datang apa yang akan ditanyakan sehingga kita bisa mengantisipasi. Kebetulan kita juga sudah punya tim untuk menghadapi itu berjumlah 27 orang," terang Wiranto.

"Dalam rapat koordinasi ini kita hanya membulatkan bahwa tugas ini sangat penting. Kita tiga kali mendapat posisi yang tidak menguntungkan dalam posisi anggota FATF itu," kata Wiranto.

Wiranto mengingatkan nanti dalam menghadapi delegasi dari negara pada Oktober agar bisa dipersiapkan dengan baik.

Diketahui sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) memimpin pertemuan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan lembaga yang tercantum dalam Komite Anti-TPPU itu. 16 perwakilan/lembaga hadir dalam rapat yang memiliki dua agenda penting itu.

Rapat digelar berkaitan dengan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

"Pertama, persiapan Indonesia untuk menjadi anggota FATF. Kedua penyampaian progress report atas pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER). Pelaksanaan dari penilaian MER yang dilakukan oleh Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) ditandai dengan kegiatan on-site visit tim assessor pada bulan November 2017 nanti, yang kemudian hasil penilaian ME tersebut akan ditetapkan pada kegiatan APG Plenary yang akan dilaksanakan di Nepal pada bulan Mei 2018," kata Wiranto.