Aturan saluran pengadaan senjata akan dibahas di ratas
Merdeka.com - Pemerintah belum memutuskan bentuk aturan yang akan digunakan sebagai saluran untuk mengatur pengadaan senjata bagi TNI dan Polri. Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pembentukan aturan itu akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Ratas saja belum," singkatnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).
Sebelum mengadakan ratas, Menko Polhukam akan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas bentuk aturan saluran pengadaan senjata bagi TNI dan Polri.
"Kami akan mengadakan rapat koordinasi menyeluruh mengenai pengaturan senjata. Jadi tunggu saja," ujarnya.
Mengenai bentuk payung hukum yang tepat untuk mengatur dan mengakomodasi semua kepentingan pihak terkait, Wiranto juga mengaku belum membahas secara mendalam.
"Nanti dulu. Tunggu dulu nanti bentuknya bagaimana, substansinya bagaimana dan kebijakan tunggalnya bagaimana. Saya enggak mau mendahului. Rapat dulu semua, usul, baru nanti disampaikan," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto, memastikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) juga bisa menempati jabatan strategis di TNI-Polri.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaKorps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memetakan beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat musim mudik 2024.
Baca SelengkapnyaBukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPotret gagah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak.
Baca SelengkapnyaNetralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaImbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Selengkapnya