Anggota DPR Minta Menko Luhut Tuntaskan Persoalan Hulu Industri Sawit

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan apakah ada peraturan yang mengharuskan kantor pusat perusahaan sawit berada di Indonesia. Deddy meminta persoalan hulu industri sawit diselesaikan.

"Saya sih senang dengan pernyataan Pak Luhut itu, tetapi apa memang ada regulasinya? Apakah memang ada UU atau aturan pemerintah yang menyatakan dan mengharuskan semua investor yang berinvestasi harus berkantor pusat di Indonesia?" kata Deddy melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/5).

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan memastikan perusahaan minyak kelapa sawit memiliki kantor pusat di Indonesia.

"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquarter-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," kata Luhut dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), dikutip Antara, Rabu (25/5).

Luhut mengatakan masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak. Untuk itu, kantor pusat perusahaan sawit harus pindah ke Indonesia.

"Bayangkan dia punya 300 ribu-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia," ujar Luhut.

Deddy lantas mempertanyakan, jika langkah itu akan dilakukan oleh Luhut, apakah aturan itu berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan lain seperti tambang, migas, konsultan, lawyer, hingga perusahaan telekomunikasi.

"Tetapi tanpa landasan hukum, kesannya jadi sekadar gertak sambal belaka. Saya pribadi akan mendukung bila kebijakan itu serius mau dilakukan, tetapi perlu dipikirkan apakah hal itu tidak akan berdampak kepada iklim investasi di Indonesia?" ujar politisi PDIP itu.

Ketimbang mengurusi kantor pusat perusahaan kelapa sawit, Luhut diminta Deddy, fokus membereskan persoalan hulu dalam industri sawit.

Deddy mencontohkan persoalan hulu yang dia maksud adalah penetapan harga Tandan Buah Sawit (TBS) dan CPO dan produk minyak goreng yang masih mengacu pada harga internasional. Kemudian mekanisme pemungutan dan kontrol CPO hasil DMO (domestic market obligation). Termasuk kemampuan pemerintah menyiapkan fasilitas cadangan nasional hingga distribusi.

Masalah hulu lain yang jauh lebih penting adalah soal jangka waktu HGU (hak guna usaha) dan pengembalian aset itu kepada negara. Demikian juga soal plasma dan luasan HGU yang merugikan bahkan mengorbankan petani kecil pemilik lahan dan masyarakat adat hingga sering menimbulkan konflik di mana-mana. Seperti diketahui, banyak perkebunan sawit yang belum memberikan upah buruh sesuai ketentuan.

"Kenapa soal-soal hulu yang fundamental seperti itu tidak dipikirkan," ujar legislator asal dapil Kalimantan Utara itu.

Deddy menambahkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali masalah dalam perkebunan sawit terkait luas lahan. Hal itu merugikan keuangan negara dari sektor penerimaan pajak, manipulasi pajak juga.

"Saya ajak Pak Luhut ke Dapil saya di Kalimantan Utara bertemu dengan ribuan rakyat yang dirugikan oleh perusahaan sawit dengan sistem plasma, melihat barak-barak buruh sawit yang diperlakukan seperti budak. Itu semua persoalan hulu," pungkas Deddy.