Anggota DPR Jelaskan Rumor di Balik Mundurnya Direktur Keuangan Pupuk Indonesia
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus menyatakan heran atas beredarnya kabar miring terkait pengunduran diri Direktur Keuangan dan Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Listiarini Dewajanti.
"Kemarin beradar postingan di apliksi WhatsApp yang mengaitkan pengunduran diri Listiarini Dewajanti dari kursi direksi holding perusahaan pupuk tersebut sebagai dampak kerugian bisnis Rekind dengan perusahaan milik Boy Thohir yang merupakan abang kandung dari Menteri BUMN, Erick Tohir," ujar Deddy melalui keterangan tertulis kepada media, Rabu (24/11).
Deddy menyebut kabar itu itu ngawur, tidak berdasarkan data dan informasi yang akurat. "Bahkan bisa dikatakan fitnah," tegasnya.
Berdasarkan penjelasan resmi dari Pupuk Indonesia, Deddy mengatakan bahwa Listiarini mengundurkan diri karena yang bersangkutan ingin fokus pada dunia baru yang berhubungan langsung dengan masyarakat melalui salah satu organisasi politik. "Itu keterang resmi," ungkap Deddy.
Menurut informasi dari internal Pupuk Indonesia, Deddy mengungkapkan, Listiarini merasa kesulitan menyelesaikan restrukturisasi utang PT Rekind yang merupakan anak perusahaan Pupuk Indonesia.
"Bu Listiarini itu bukan pakar restrukturisasi. Tugas membereskan masalah utang Rekind memang kabarnya menjadi salah satu alasan untuk mundur. Beliau berharap Pupuk Indonesia mencari pengganti yang dapat menyelesaikan masalah anak perusahaan itu. Jadi mundurnya suka rela, tidak ada hubungan dengan Menteri BUMN," kata Deddy.
Rekind memang tengah menghadapi banyak masalah, sebab banyak proyek-proyeknya yang merugi. Rekind merugi besar di beberapa proyek geothermal dan bahkan ada potensi rugi di beberapa proyek strategis nasional. Dari data yang saya dapat sebagai mitra Kementerian BUMN, penyebab kerugian Rekind itu tidak tunggal akumulatif.
"Oleh karena itu perlu diidentifikasi dengan jelas akar masalahnya. Karena itu jangan sampai ada insinuasi bahwa kerugian Rekind dikaitkan dengan semata-mata akibat sengketa bisnis dengan PT PAU," jelas Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.
Dari pengamatan Deddy, beberapa akar masalah yang terjadi di Rekind itu misalnya tidak akurat dalam menyusun proposal bisnis/proyek, kelemahan klausul kontrak yang lemah, penyelesaian proyek sering terlambat, sistem manajemen kurang baik dan pengawasan proyek juga lemah.
Ini semua berakibat akumulatif dan menyebabkan perusahaan menanggung rugi yang besar. Oleh karena itu Deddy meminta kepada manajemen baru, didukung penuh oleh Pupuk Indonesia selaku holding, untuk segera melakukan pembenahan mendasar dan komprehensif sehingga kesalahan-kesalahan ini tidak terulang lagi di masa datang.
"Saya sampaikan ini karena sebagai mitra Komisi VI, saya tidak mau publik berpikir bahwa tata kelola BUMN itu buruk karena bisa diintervensi. Jangan karena ada masalah di Rekind lalu kementerian dan menterinya jadi sasaran tembak, sehingga merugikan citra BUMN dan pemerintah. Oleh karena itu dirinya sudah meminta kepada Menteri BUMN membawa urusan fitnah tersebut ke ranah hukum. Ini untuk melindungi kewibawaan BUMN dan pemerintah," pungkas Deddy.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Subianto mendengar kabar ada pihak-pihak yang ingin berbuat curang di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaSikap Budiman Sudjatmiko yang menolak mundur dari PDIP seusai mendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto dinilai sebagai perilaku pengecut.
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya