Anggaran Pendidikan Jabar 2022 Diusulkan 33,21 Persen

Selasa, 23 November 2021 08:30 Reporter : Aksara Bebey
Anggaran Pendidikan Jabar 2022 Diusulkan 33,21 Persen Gubernur Jabar Ridwan Kamil di DPRD Jabar. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Alokasi anggaran pendidikan di Jawa Barat (Jabar) pada tahun 2022 diusulkan sebesar 33,21 persen dari total belanja daerah. Usulan itu disampaikan pada sidang paripurna DPRD Jabar dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi-fraksi terkait RAPBD 2022 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (22/11).

"Fungsi pendidikan pada APBD 2022 dianggarkan sebesar 33,21 persen dari total belanja daerah," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui siaran pers yang diterima.

Ia menjelaskan, anggaran pendidikan tersebut terdiri dari program layanan pendidikan, penyediaan sekolah dan guru, peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan sarana prasarana, baik dari BOS pusat maupun daerah.

"Kemudian insentif guru daerah terpencil, pembangunan unit sekolah baru dan dukungan operasional lainnya," jelas Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Untuk fungsi kesehatan, Pemda Provinsi Jabar menganggarkan 12,69 persen dari total belanja daerah tahun 2022. Anggaran itu diperuntukkan bagi pemenuhan program jaminan kesehatan, bantuan untuk Pemkab dan Pemkot berupa penerima bantuan iuran, juga penyediaan anggaran untuk warga miskin di setiap RSUD provinsi.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan RSUD rujukan dan nonrujukan, pembangunan puskesmas, pengadaan alat kesehatan, pemberian insentif nakes, dan peningkatan perilaku hidup bersih sehat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru.

"Pemprov juga masih menyiapkan anggaran untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19," ujar dia.

Isu strategis pembangunan dirumuskan dengan menganalisis dan mengevaluasi kondisi-kondisi yang terjadi di tahun sebelumnya. Prediksi kondisi yang akan terjadi pada tahun penyelenggaraan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Jawaban Gubernur atas fraksi-fraksi ini selanjutnya akan dibahas dan diperdalam dengan Badan Anggaran (Banggar) sebelum nantinya ditetapkan menjadi Perda APBD TA 2022. "Semoga RAPBD 2022 yang telah disusun bersama ini dapat segera kita selesaikan," ucap dia. [yan]

Baca juga:
RAPBD Defisit Rp900 M, Bupati Bogor Ingatkan SKPD Gunakan Skala Prioritas
Pemda Diminta Siagakan 8 Persen APBD Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di 2022
Pesan Jokowi ke Mendagri: Berikan Perhatian ke APBD yang Serapannya Masih Kecil
APBD Perubahan Ditolak DPRD, 3.000 ASN Pemkot Tanjungpinang Belum Terima Tunjangan
Sri Mulyani Sentil Penyerapan APBD Lebih Lamban Dibanding Tahun Lalu

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini