Merdeka.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengklaim, anggaran kemiskinan di Kementerian Sosial telah digunakan secara efisien sesuai alokasi. Mulai dari subsidi rumah tangga hingga bantuan sosial.

Hal ini menanggapi temuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas bahwa anggaran pengentasan kemiskinan habis digunakan untuk rapat dan studi banding oleh kementerian.

"Anggaran di Kemensos itu seluruhnya Rp78 triliun itu untuk bansos itu. Jadi langsung diserahkan untuk perlindungan sosial, Rp4 triliun untuk bencana, bantuan anak terlantar, lansia, disabilitas, bantuan di kawasan yang terpencil itu kami tangani,” kata Risma saat kunjungan kerja di Sumenep, seperti dikutip Senin (30/1).

Risma mengaku, sejak eranya menjadi wali kota Surabaya hingga saat ini menjadi menteri, anggaran yang dialokasikan selalu digunakan seefisien mungkin. Dia menegaskan, penggunaan yang efisien dan tepat sasaran selalu menjadi prioritas utama.

"Saya semenjak menjadi wali kota maupun sampai sekarang bahkan saya diundang ke daerah kalau itu ada di hotel atau apa, saya ngomong enggak usah datang, kita minta vidcon saja karena kami sangat efisien," jelas Risma.

Oleh karena itu, menanggapi pernyataan Menpan RB Azwar Anas, Risma mengaku tidak mengetahui dana milik kementerian/lembaga mana yang tidak tepat sasaran.

“Saya tidak tahu yang dimaksud uang mana, yang saya tahu itu dari Bu Sri Mulyani itu uang perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di antaranya ada uang subsidi bbm, listrik, gas,” Risma menutup.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja.

Menpan RB bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Dia menyebutkan anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.

Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya Sosialisasi PermenPAN RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPAN RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," ucap Menteri Anas.

Reporter: M Radityo