Anak usaha Sinarmas Group ketahuan tunggak pajak penerangan jalan dari audit BPK

Merdeka.com - PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) yang beroperasi di Kabupaten Siak Provinsi Riau menunggak pajak lampu penerangan jalan non PLN sebesar Rp 28 miliar ke pemerintah setempat. Anak usaha Sinarmas Group di bidang pengolahan bubur kertas ini dinilai tidak taat pajak selama 4 tahun.

Kepala Badan Keuangan Daerah Pemkab Siak Yan Prana ‎Jaya mengatakan, tunggakan itu baru diketahui setelah tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI turun ke lokasi pabrik PT IKPP tersebut. Akhirnya, BPK membongkar dugaan kecurangan pemakaian listrik oleh mereka.‎‎"Kan perusahaan itu kelistrikannya mesin sendiri, itu yang dikenakan pajak. Jadi awalnya BPK curiga, kok pembayaran pajak penerangan lampu jalan PT IKPP kecil. Kemudian tim turun ke lokasi dan mengecek sistem penggunaan listrik mereka," ujar Yan kepada merdeka.com, Jumat (9/3).‎Kewajiban PT IKPP membayar pajak penerangan jalan dimulai pada 2010. ‎Sedangkan, tim auditor BPK ke lapangan pada tahun 2014.‎ Ketika itu, tim menemukan selisih jumlah pajak yang disetorkan.

"Ada perbedaan selisih antara kewajiban pajak lampu penerangan jalan, dengan ‎yang dibayar perusahaan itu selama 4 tahun," kata Yan.

Dari hasil pemeriksaan BPK, jumlah pemakaian listrik non PLN oleh pabrik PT IKPP diduga tidak sesuai dengan yang dilaporkan ke pemerintah. ternyata Indah Kiat pemakaian listrik penerangannya besar.

"Kemudian BPK melaporkan temuan itu ke kita Pemkab Siak. Lalu kami pelajari dan membuat tagihan. Dan hasilnya, PT IKPP harus membayar tunggakan pajak sejak tahun 2010 hingga 2014 sebesar Rp 28 Miliar," kata Yan.

Namun Yan tidak merincikan berapa selisih uang pajak antara yang dibayar PT IKPP selama ini, dengan kewajiban mereka yang tidak dibayar, sesuai pemakaian hasil temuan BPK.

"Jadi dari hasil audit BPK, selama ini perusahaan mereka memang bayar pajak, namun tidak sesuai dengan pemakaian," terang Yan.

Apa yang dilakukan PT IKPP, kata Yan, telah melanggar Undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah. Dalam aturannya perusahaan harus membayar pajak non PLN ke Pemda sebesar 1,5 persen.

"Setelah beberapa kali pertemuan, mereka janji mau bayar tunggakan tapi dengan cara dicicil. Kita tidak mau sekedar janji saja, mereka harus mau buat perjanjian di atas materai," kata Yan.

Sebab, kata Yan, Pemkab Siak tak ingin ada masalah di belakang hari kemudian, janji yang ditebar PT IKPP tidak berdasarkan hukum. Karena, Pemkab Siak akan melakukan upaya hukum jika perusahaan itu tetap tidak mau bayar pajak tersebut.

"Jika PT IKPP masih belum berniat juga membayar tunggakannya, kami akan melakukan upaya paksa melalui pengacara negara (jaksa)," tegas Yan.

Sementara itu, Humas PT IKPP Armadi, saat dihubungi mereka.com mengakui adanya tunggakan tersebut. Tapi, dia terkesan keberatan dengan jumlah tunggakan yang disebutkan BPK dan Pemkab Siak.

"Selama ini kami bayar pajak penerangan jalan, tapi ada perbedaan persepsi antara hitungan kami dengan mereka (Pemkab Siak dan BPK). Jadi itu sudah kita bicarakan, dan kami mengajukan pembayaran (tunggakan) dengan cara yang kami lampirkan," kata Armadi.

Armadi tidak merincikan cara pembayaran dan berapa yang akan dibayar mereka. Dia menyebutkan hal itu sudah termasuk tekhnis dan tidak berwenang untuk menjawabnya. Persoalan berapa lama jangka waktu pembayaran tunggakan pajak juga tidak dijelaskan Armadi.

Padahal, selain tunggakan 4 tahun itu, PT IKPP juga akan ditagih pajak yang sama dari tahun berikutnya, yaitu 2014 hingga 2017. Karena temuan BPK baru diketahui pada 2014, sedangkan pembayaran pajak penerangan PT IKPP sejak 2014.