Merdeka.com - Organisasi Amnesty International menekan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, DPR sebagai badan legislatif dalam kekuasaan memiliki peran penting dalam menghapus hukuman mati.

"Sebagai langkah awal perubahan perundang-undangan, DPR dapat memanggil Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM untuk mengkaji penerapan hukuman mati yang dalam praktiknya banyak terjadi masalah, seperti unfair trial, termasuk penyiksaan hingga ketiadaan pendamping hukum tersangka," kata Usman Hamid di Kantor Amnesty International Indonesia, Gedung HDI Hive Lantai 3, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Dia juga mengimbau DPR supaya meminta pandangan Menteri Luar Negeri terkait kecenderungan global yang telah banyak meninggalkan hukuman mati. Indonesia sebagai negara pihak konvensi anti penyiksaan, Usman melihat bahwa DPR perlu memastikan konsistensi Indonesia dengan cara menghapuskan hukuman mati.

"Sebagai negara kunci di ASEAN, Indonesia perlu mengikuti Malaysia yang tahun lalu mengumumkan rencana penghapusan hukuman mati," tambah Usman.

Usman melihat ada 11 peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman hukuman mati di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukum terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Usman menerangkan bahwa dalam laporan global terbaru, Amnesty International mencatat setidaknya terdapat 308 orang narapidana mati hingga akhir 2018. Sejumlah 48 vonis mati pada 2018, yang 39 orang di antaranya merupakan kejahatan narkoba, delapan orang kejahatan pembunuhan, dan satu orang untuk kasus terorisme.

Reporter: Yopi Makdori