Merdeka.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan pernyataan Presiden Jokowi terkait hukuman mati hanyalah retorika. Sebab hukuman mati hanya seolah terlihat tegas padahal dalam praktiknya lembek.

"Studi hukuman mati seperti di Kanada tidak menimbulkan efek jera karena lebih mencerminkan kegagalan sistem pemerintahan, seperti kalau ada gratifikasi sistem pencegahan yang tidak beres, akhirnya 143 negara mengakhiri eksekusi hukuman mati dan negara-negara itu adalah negara penandatangan konvensi antikorupsi," katanya di Jakarta, Minggu (15/12).

Dia mengutip studi di California di mana mengatakan lebih mahal dari hukuman seumur hidup. Sebab, saat praktiknya banyak tenaga sumber daya disiapkan seperti pengamanannya, prosesnya dan sebagainya.

Selain itu, Usman memandang, metode eksekusi hukuman mati seperti dipenggal atau suntik mati adalah hukuman kejam dan tak manusiawi.

"Saya tak melihat argumen atau bukti yang memadai untuk mendukung hukuman mati, jadi apapun kejahatannya harus menghindari praktik hukuman mati ini," tutupnya.

Wacana hukuman mati bergulir usai Presiden Jokowi mengutarakannya saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Kala itu Presiden Jokowi coba menjawab pertanyaan hukuman mati bagi koruptor dari seorang siswi SMK 57 Jakarta.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com