Alih kelola SMA, Aher komitmen perbaikan kualitas sekolah

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017 ini resmi mengambil alih kelola jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK dari 27 pemerintah kota dan kabupaten. Menyusul alih kelola, Pemprov Jabar pun mengupayakan perbaikan kualitas sekolah.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau langsung beberapa sekolah di Kota Bandung, yakni SMAN 6 Jalan Pasirkaliki dan SMKN 6 Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (17/2) pagi.

Dalam tinjauannya itu Aher sapaan akrabnya, bertekad meningkatkan kualitas SMA/SMK yang ada di Jawa Barat. ‎Dengan melihat langsung ke lokasi Aher akan mengetahui permasalahan yang terjadi di sekolah langsung.

"Alhamdulillah kita akan banyak meninjau ke sekolah baik di Kota Bandung ataupun kota kabupaten lain se-Jawa Barat. Jadi setiap ke daerah Insya Allah kita sempatkan menengok ke sekolah," katanya, di SMK Negeri 6 Kota Bandung.

Dia mengaku, dari dialog langsung dengan pihak sekolah beberapa persoalan yang selama ini menjadi kekurangan ditemukan. Sebagai pengelola, pihaknya pun akan menampung segala kekurangan itu melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Seperti ruang kelas, fasilitas penunjang seperti laboratorium hingga tempat ibadah dan sebagainya.‎

"Nanti kedepan akan kita usahakan. Sehingga lebih terarah dan kebutuhan sekolah yang ada," ujarnya.

Gubernur mengatakan, banyak sekolah yang sudah bagus saat dikelola pemerintah daerah. Oleh karena itu provinsi tinggal melanjutkan untuk meningkatkan kualitas.

"Pemprov hanya melanjutkan. Kemudian prestasi kita akan hadir ketika melanjutkan lebih bagus, akselerasi kebaikan dan perkembangannya," ucapnya.

Untuk sekolah yang kekurangan ruang kelas, Pemprov juga dikatakan Aher telah menyiapkan pembanguan ruang kelas baru (RKB) setiap tahunnya. Ada ribuan RKB yang setiap tahun akan dibangun Pemprov.

Dia pun yakin ke depannya kualitas sekolah menengah yang menjadi tanggung jawab provinsi lebih meningkat. Pasca alih kelola kebutuhan SMA/SMK negeri menjadi anggaran belanja langsung dari Dinas Pendidikan. Pasalnya selama ini anggaran pemprov untuk pendidikan berupa bantuan keuangan yang dikelola masing-masing kota/kabupaten.

"Bedanya dulu ketika belanja ruang kelas itu uangnya bantuan keuangan ke kabupaten kota, atau bantuan hibah ke sekolah swasta. Kalau sekarang ketika ngebangun ruang kelas untuk SMK dan SMA Negeri itu belanja langsung. Belanja hibahnya ke swasta saja," tuturnya. (mdk/hrs)