Alasan Jokowi Bangun Food Estate di Sumba Tengah NTT: 34 Persen Masih Miskin

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tingginya angka kemiskinan masih terjadi di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu pemerintah kata Jokowi membangun food estate atau lumbung pangan yang terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah.

"Kenapa dikerjakan di NTT khususnya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena memang kita harus ngomong apa adanya, bapak bupati, bapak gubernur, data yang saya miliki 34 persen kemiskinan ada di sini," kata Jokowi usai meninjau food estate, Selasa (23/2).

Dia menjelaskan di Sumba Tengah masih memiliki kekurangan. Salah satunya dalam soal periode panen padi hanya satu tahun sekali. Jokowi pun ingin dilakukan pengelolaan agar panen bisa dilakukan dua kali dalam setahun. Sebab itu pemerintah menyiapkan 5.000 hektare lahan yang sebanyak 3.000 hektare untuk padi dan 2.000 hektare ditanam jagung.

"Tetapi ke depan akan diperluas lagi dengan keluasan 10 ribu hektare yang nantinya dibagi 5.600 hektar untuk padi dan 4.400 hektar untuk jagung," ungkapnya.

Kurangnya Pasokan Air di NTT

Jokowi pun mengakui hingga saat ini masalah yang dialami NTT yaitu persoalan air. Walaupun pada 2015 kata Jokowi sudah dibangun sumur bor untuk ke sawah tetapi hal tersebut masih dirasa kurang.

"Masih kurang tadi pak bupati masih minta tambahan lagi, pak gubernur juga minta dibuatkan satu bendungan untuk di kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya," jelasnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga sudah memerintah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melihat kemungkinan dibangunnya waduk. Sehingga kata dia bisa ditambahkan embung dan sumur bor.

"Diikuti dengan nanti kementerian pertanian untuk membantu kekurangan-kekurangan alsintan. Traktor terutama di sini sangat dibutuhkan sekali," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( PUPR ) Basuki Hadimuljono.

(mdk/eko)