Ada Penumpang OTG Covid-19, Ridwan Kamil Dukung Operasional KRL Dihentikan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta kompak dalam urusan memandang polemik operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line yang dianggap berisiko di tengah pandemi virus Covid-19. Diperlukan langkah strategis untuk mengendalikan pergerakan manusia dengan tujuan menekan potensi penyebaran virus.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membahas hal tersebut bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan kepala daerah di wilayah kota Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek) serta Sekretaris Daerah Banten melalui telekonferensi.

Mereka memiliki kesamaan pandangan mengenai KRL sebagai tempat potensial penyebaran virus karena ada kerumunan manusia. Ridwan Kamil pun mengaku sudah pernah menyetujui usulan pertama para kepala daerah di Bodebek untuk menghentikan KRL. Namun, ternyata Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) tetap mengizinkan KRL beroperasi.

"Sekarang mengemuka lagi (penghentian KRL), saya juga sangat mendukung. Karena problem-nya adalah OTG (Orang Tanpa Gejala). Jadi, walau sudah ada protokol kesehatan (di KRL), OTG ini tidak ketahuan padahal ada virus," kata dia melalui siaran pers yang diterima, Sabtu (9/5).

"Yang menjadi fundamental juga adalah yang mencari nafkah di Jakarta, selama kantornya memang masih buka, maka alasan dia untuk bepergian itu tidak bisa dihindari," sambung dia.

Menyikapi hal itu, selain mengusulkan kembali penghentian operasional KRL, menurutnya, harus ada strategi dan kebijakan agar penyebaran Covid-19 di layanan transportasi publik khususnya KRL Jabodetabek bisa dikendalikan.

Pertama, aspirasi awal dari Pemda Provinsi DKI Jakarta, yang akan diperkuat oleh para bupati wali kota Bodetabek sebagai penyangga Ibu Kota.

Kedua, dia meminta Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan untuk perusahaan yang masih beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mendata karyawannya yang tinggal di luar Jakarta. Tujuannya, untuk mendapatkan data jumlah penumpang KRL sekaligus mempermudah aturan yang dibuat.

Ridwan Kamil pun membahas mengenai kemungkinan opsi bagi perusahaan yang ingin tetap menjalankan kegiatan usahanya di tengah PSBB. Pertama, perusahaan menyediakan kendaraan antar jemput karyawan. Kedua, perusahaan menggelar tes metode Polymerase Chain Reaction (PCR) secara mandiri.

Hasil tes tersebut bisa menjadi dasar keputusan dibuka atau ditutupnya perusahaan. Apabila hasilnya menunjukkan perusahaan bebas Covid-19, maka perusahaan tersebut bisa dibuka. Sebaliknya, apabila ada karyawan yang positif Covid-19, maka perusahaan itu harus berhenti beroperasi. Tanggung jawab ini pun berlaku bagi karyawan yang tidak tinggal di Jakarta.

"Perusahaan yang buka (beroperasi) harus melakukan tes Covid-19 dengan biaya sendiri. Mungkin ini bisa jadi solusi juga, sehingga kasarnya orang yang berpergian itu bebas Covid-19 dengan bukti tes PCR," kata dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamini bahwa pengendalian pergerakan manusia harus menjadi perhatian utama untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hanya saja, fakta di lapangan hal tersebut masih sulit terealisasi meskipun di tengah PSBB yang berlaku.

"Kami mengundang beberapa ahli epidemiologi, mereka menunjukkan potensi penyebaran (Covid-19) apabila pergerakan penduduk antar wilayah itu dibiarkan," kata Anies.

"Ada dua pergerakan, pergerakan di dalam Jabodetabek yang harus dikendalikan umumnya lewat KRL. Lalu yang kedua adalah pengendalian pergerakan dari Jabodetabek ke luar Jabodetabek. (Apabila tidak dikendalikan) konsekuensinya kenaikan kasus (positif Covid-19) di daerah," ucap dia.

Oleh karena itu, regulasi dan penegakan regulasi yang ketat menjadi sangat penting dalam menekan pergerakan warga. Artinya, perlu juga dilakukan kembali usulan kepada Kementerian Perhubungan RI dalam mengendalikan pergerakan KRL dan penumpangnya.

"Kita akan membuat aturan bahwa orang harus memiliki surat izin untuk masuk-keluar wilayah Jakarta. Yang akan saya usulkan surat izin keluar masuk wilayah Jabodetabek, sehingga untuk bepergian itu harus membawa surat izin itu," pungkas Anies.