Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ada desakan pemakzulan, anggota DPRD bahas kasus Bupati Katingan

Ada desakan pemakzulan, anggota DPRD bahas kasus Bupati Katingan Pernyataan sikap DPRD Katingan. ©istimewa

Merdeka.com - DPRD Katingan memutuskan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mendesak mundur Bupati Ahmad Yantenglie, usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan perzinahan yang dia lakukan bersama dengan istri polisi, FY. Selain berkonsultasi berbagai pihak, kasus Aceng Fikri, yang dilengserkan dari kursi Bupati Garut, juga menjadi bahan pembelajaran DPRD Katingan.

Dalam rapat DPRD Katingan, Senin (9/1), 23 orang anggota dan unsur pimpinan DPRD Katingan, menandatangani kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti persoalan yang membelit Bupati Yantenglie. Namun demikian, tidak tertera tanda tangan Endang Susilawatie, Wakil Ketua DPRD Katingan yang juga istri sah sang Bupati.

"Akhirnya kita dari DPRD Katingan, mengambil langkah-langkah proaktif, menyusul banyaknya desakan masyarakat meminta Bupati mundur. Kemudian, kita menyerahkan segala sesuatunya berkenaan dengan perzinahan itu," kata Ketua Fraksi Gandang Nyaru dari Partai Demokrat, NasDem dan PKPI DPRD Katingan, Karyadi saat berbincang bersama merdeka.com, Selasa (10/1).

"Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa dimakzulkan. Salah satunya, ada poin melakukan perbuatan tercela," ujar Karyadi.

Diterangkan Karyadi, DPRD tidak gegabah untuk menggelar sidang paripurna, menyusul 2 kali aksi masyarakat meminta paripurna melengserkan Bupati Yantenglie.

"Ada dua kali aksi masyarakat meminta DPRD katingan menyelenggarakan sidang paripurna, kita kan tidak bisa serta merta untuk paripurna. Ada tahapan yang harus dilalui. Ada 3 hak DPRD dalam Undang-undang Nomor 23/2014, dalam undang-undang MD3 juga," ungkap Karyadi.

"Ada hak angket, hak menyatakan pendapat, atau interpelasi. Rapat kemarin, belum sepakat apa yang harus diambil. Setelah rapat internal, dan mendengar suara-suara fraksi, diputuskan untuk kami melakukan konsultasi," ungkap Karyadi.

"Kita siapkan konsultasi ke Polda Kalimantan Tengah, ke Gubernur Kalimantan Tengah, Mendagri, dan ke Mahkamah Agung. Jadi, ini kan sebenarnya kejadian langka. Jadi kita juga belajar ke Kabupaten Garut, yang pernah melakukan impeachment terhadap Bupati Aceng Fikri," demikian Karyadi.

Kasus perselingkuhan ini terungkap setelah Aipda SH memergoki istrinya, FY bersama Yantenglie. Polda Kalimantan Tengah menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman 9 bulan penjara. Lantaran ancaman hukuman di bawah 5 tahun, keduanya tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Dua Anak Bupati Rembang Ini Terpilih Jadi Anggota DPRD, Begini Kisah di Baliknya

Dua Anak Bupati Rembang Ini Terpilih Jadi Anggota DPRD, Begini Kisah di Baliknya

Bupati Rembang berharap mereka tak hanya bergantung hidup dari gaji sebagai seorang anggota dewan.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
PDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait

PDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait

Hasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.

Baca Selengkapnya
Jika Terpilih Menjadi Anggota DPD, Segini Gaji dan Tunjangan yang Akan Diterima Komeng

Jika Terpilih Menjadi Anggota DPD, Segini Gaji dan Tunjangan yang Akan Diterima Komeng

Jika Terpilih Menjadi Anggota DPD, Segini Gaji dan Tunjangan yang Akan Diterima Komeng

Baca Selengkapnya
Selama Jadi Anggota Dewan, Haji Rizal Curhat ke Dedi Mulyadi 'Sawah 120 Hektare Habis dan Istri Hilang Dua'

Selama Jadi Anggota Dewan, Haji Rizal Curhat ke Dedi Mulyadi 'Sawah 120 Hektare Habis dan Istri Hilang Dua'

Dedi Mulyadi menemui anggota DPRD Kabupaten Subang yang gagal pada Pemilu 2024, yakni Ahmad Rizal.

Baca Selengkapnya