500 Berkas korban First Travel sudah tervalidasi

Merdeka.com - Petugas posko pengaduan korban biro perjalanan umrah First Travel sudah menerima 500 dokumen calon jemaah sejak dibuka Rabu (16/8) hingga Jumat (18/8) ini. 500 dokumen itu sudah tervalidasi dari ribuan orang yang membuat pengaduan.

"500 itu dari ribuan pelapor yang belum divalidasi," kata salah satu petugas petugas posko pengaduan korban First Travel, Ipda Hardista P Tampubolon di kantor Bareskrim Polri gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Menurut Ipda Hardista, warga yang mengaku menjadi korban First Travel terus membanjiri posko pengaduan sejak hari pertama dibuka. Membludaknya warga itu membuat posko pengaduan yang semula dibuka lima jam sejak Senin hingga Kamis waktunya ditambah hingga delapan jam sejak Senin hingga Jumat.

"Jam operasional hari kerja," kata Hardista.

Posko pengaduan tak menerima pengaduan apabila hari libur nasional. Posko laporan ini dibuka hingga waktu yang tak ditentukan.

"Dibuka sampai benar-benar sepi, nanti kalau sudah terlihat sepi, akan dilakukan penutupan, tetapi ada waktu tiga hari waktu yang diberikan," pungkasnya.

Pantauan di lokasi, terlihat kurang lebih 50 orang korban dugaan penipuan dan penggelapan datang ke posko pengaduan. Tujuan mereka datang untuk meminta kejelasan terkait uang mereka yang telah disetorkan ke First Travel.

Terlihat para korban sudah membawa formulir yang menjadi syarat pengaduan ke posko crisis center First Travel ini. Salah satu syarat yang harus dilalui yakni mengisi formulir yang disediakan oleh tim crisis center.

Selain itu, warga yang datang harus melengkapinya dengan surat identitas. Seperti fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) serta bukti transfer pembayaran ke rekening First Travel.

Para korban juga dapat mengadukan nasibnya ke alamat email Korban.FT@gmail.com. Setelah itu, korban diberikan kontak hotline 081218150098 bertujuan untuk mencari tahu informasi mengenai perkembangan penanganan aduan korban. Posko ini bekerja sama antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Agama.