Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Yuddy Chrisnandi langsung beraksi usai dilantik Presiden Joko Widodo. Politikus Hanura itu mengunjungi beberapa daerah untuk meninjau pelayanan yang dilakukan aparat birokrasi.

Saat hari pertama bertugas, Yuddy blusukan di kantornya. Yang menjadi perhatiannya adalah Panselnas CPNS 2014. Yuddy sempat melakukan dialog dengan beberapa staf. Mulai dari cara kerja, kesiapan sistem, waktu kerja, sampai jumlah pendaftar CPNS tahun ini.

Yuddy bahkan menyaksikan secara langsung di monitor komputer yang digunakan untuk input data peserta tes CPNS yang lolos tes kompetensi dasar. Dia menanyakan seluk beluk seleksi CPNS dengan sistem computer assisted test (CAT). Mulai dari pendaftaran, pelamar yang lulus seleksi administrasi, kemudian pelaksanaan tes, dan peserta yang lulus tes kompetensi dasar.

Di hari selanjutnya, Yuddy melakukan blusukan ke beberapa daerah, termasuk mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta bertemu dengan Plt Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Apa saja gebrakan Menteri Yuddy Chrisnandi? Berikut rangkumannya:

Moratorium penerimaan CPNS

Pemerintah bakal melakukan penghentian sementara atau moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan kebijakan itu merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo."Instruksi beliau (Jokowi), adalah arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy di Kementerian PAN RB, Jakarta, Selasa (27/10).Yuddy menegaskan, moratorium itu akan dilakukan sepanjang pemerintahan Jokowi. Artinya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK tidak ada penerimaan PNS. "Lima tahun ke depan," tegasnya.Moratorium memang harus dilakukan untuk mengefektifkan jumlah sekaligus kinerja PNS. Sehingga PNS bekerja maksimal sesuai tugasnya. "Kita sedang kaji, berapa sebenarnya rasio yang tepat jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dengan jumlah penduduk. Misalnya dengan 250 juta jiwa penduduk itu yang tepat berapa sih? atau kalau di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa?" jelasnya.Atas dasar itu dia meminta agar semua pihak memahami maksud positif penghentian penerimaan PNS. "Jadi moratorium itu berpikir secara jernih agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ini efisien dan produktif," terangnya.

Sidak pelayanan di Samsat Serang Banten

Yuddy Chrisnandi melakukan inspeksi mendadak ke Samsat Serang saat dirinya berkunjung ke Provinsi Banten, Sabtu 1 November lalu.Berdasarkan pantauan, Yuddy datang pada pukul 11.05 WIB. Saat setibanya di kantor Samsat Serang yang berada di jalan Syeh Albantani, Kota Serang, Yuddy langsung menanyakan lokasi pelayanan masyarakat.Yuddy langsung bergegas menuju loket pelayanan STNK dan BPKB di lantai dua gedung, dan langsung menanyakan satu persatu warga yang tengah mengantri. "Ada masalah? Ada pungli? Kalo ada laporkan," kata Yuddy kepada sejumlah warga yang tengah mengurus surat-surat kendaraan di Samsat Serang.Usai melakukan Sidak Yuddy mengatakan dirinya untuk memastikan di semua tempat pelayanan publik semuanya sudah baik. "Saya sebagai menteri aparatur negara ditugaskan oleh presiden untuk mengecek langsung tempat tenpat pelayanan publik untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik," ujarnya.Lebih lanjut dia mengatakan setelah memantau langsung dan menanyakan kepada masyarakat yang tengah mengurus surat-surat kendaraan di Samsat, dirinya tidak menemukan masalah. "Kunjungan pertama baik, yang pertama tidak ada yang mengantre saya tanya langsung kepaa warga yang mengantre tidak ada masalah dan juga tidak ada pungli," ujarnya.

Sidak ke Mapolres Sukabumi

Yuddy Chrisnandi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat pelayanan di Sukabumi. Lokasi pertama yang disidak oleh politikus Hanura itu adalah Markas Polres Sukabumi Kota.Yuddy melihat kinerja anggota kepolisian mulai dari pelayanan pembuatan SIM dan SKCK. Kemudian mendatangi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi."Ini merupakan sidak, dalam kegiatan ini saya melihat dan memastikan berbagai pelayanan aparatur negara kepada warga atau rakyat," kata Yuddy, Sabtu (1/11).Menurutnya, kegiatan ini untuk merealisasikan dan menerjemahkan jargon politik revolusi mental di berbagai aspek seperti mengubah cara berpikir, bertindak, struktur dan budaya kerja. Selain itu, sidak yang dilakukan olehnya juga untuk memastikan seluruh unit kerja berjalan dengan baik.Proses pelaksanaan kerja harus dibina dan diawasi sehingga pelaksanaan kerja aparatur negara bisa berjalan dengan baik, karena salah satu tugas kementeriannya adalah mereformasi birokrasi agar dalam pemberian pelayanan kepada rakyat tidak bertele-tele."Dari hasil sidak ini, pelayanan sudah berjalan dengan baik seperti petugas yang masih memberikan pelayan dan lain-lain walaupun hari ini merupakan akhir pekan," tambahnya.

Yuddy ingin perizinan di DKI tak berbelit-belit

Yuddy Chrisnandi mendukung langkah Pemprov DKI melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya soal perizinan.Dia juga mendukung langkah Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan restrukturisasi, mutasi, bahkan promosi-promosi jabatan bagi para pejabat publik. Nantinya akan mendapatkan pejabat yang berkompeten.Yuddy juga menginginkan agar birokrasi tidak berbelit-belit. Pelayanan ke depan, pejabat harus melayani bukan minta dilayani."Pelayanan birokrasi harus maksimal dan tidak dipersulit untuk investor asing. Agar tidak menimbulkan kesan investor enggan berinvestasi di sini," kata Yuddy setelah pertemuannya dengan Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (3/11).Dalam pertemuan dengan Ahok, Yuddy membahas mengenai banyak hal salah satunya adalah soal reformasi birokrasi. Selain itu, pertemuan ini juga dijadikan ajang silaturahmi.