11 Tahun Menghilang, Djoko Tjandra Ingin Mencari Keadilan

Merdeka.com - Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menyampaikan alasan yang membuat Djoko tiba-tiba mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar.

Padahal, Djoko telah melarikan diri dari Indonesia sejak 2009 lalu. Setelah sebelas tahun menghilang, Djoko memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bikin heboh.

Djoko diketahui sempat membuat e-KTP di Kelurahan Grogol, Kebayoran Baru, Jakarta beberapa hari lalu. Namun hingga kini, tak ada yang tahu dimana Djoko sekarang. Andi mengatakan, kliennya merasa bahwa harus memperjuangkan nama baiknya dan keluarga.

"Pak Djoko sendirilah yang merasa bahwa sudah saatnya untuk berjuang mengenai nama baik dirinya dan keluarga," ujar Andi, saat ditemui wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (6/7).

Menurut Andi, sudah saatnya kliennya itu mendapatkan keadilan. Itu yang menjadi alasan tim kuasa hukum Djoko Tjandra mengajukan PK pada 8 Juni lalu di PN Jaksel.

"Pengajuan PK ini baru kita ajukan karena Pak Djoko sudah saatnya mendapatkan kebenaran," tuturnya.

Andi menilai, putusan atas PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kliennya seharusnya dinilai batal demi hukum. Andi menegaskan, PK tersebut melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Yang mana pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, tertulis bila pengajuan PK merupakan hak terpidana dan ahli warisnya, bukan hak JPU.

"Kemarin kan ada putusan MK tahun 2016 yang menyampaikan bahwa pasal 263 ayat 1 terkait siapa yang dapat mengajukan PK, di dalamnya jelas sekali bahwa yang dapat mengajukan PK hanya terpidana dan ahli warisnya," kata Andi menjelaskan.

Andi juga menambahkan, PK dalam perkara pidana tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas.

"Kita melihat ada dua unsur di dalam pasal tersebut yang ditabrak oleh jaksa. Pertama, jaksa tidak dapat mengajukan PK. Kedua, PK diajukan terhadap putusan lepas. Kan terakhir beliau diputus lepas," tuturnya

Dia menjelaskan, kliennya diputuskan lepas dari segala tuntutan (onslag van rechtsvervolging) berdasarkan putusan PN Jaksel No. 156/Pid.B/2000/PN.JKTSEL.

Putusan ini diperkuat oleh putusan kasasi, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dengan putusan: Tolak Kasasi JPU, sehingga perkara Joko Tjandra ini seharusnya sudah tutup buku (case closed) sejak tahun 2001.

Seperti yang diketahui, pada 29 September 1999, Djoko pernah ditahan, namun pada bulan Agustus 2000, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Djoko dari segala tuntutan, karena menurut hakim, perbuatannya merupakan perdata bukan tindak pidana.

Keputusan hakim tidak diterima oleh Kejaksaan Agung. Pada Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Majelis hakim akhirnya memvonis Djoko Tjandra dua tahun penjara dan denda Rp15 juta.

Lebih dari satu dekade berlalu, Andi yang merupakan ketua tim kuasa hukum Djoko Tjandra merasa bahwa putusan hakim PN Jaksel dua dekade lalu perlu diperjuangkan.

Andi melihat bahwa kasus kliennya ini bukan kasus pidana korupsi, namun kasus perdata yang dipidanakan. Andi meminta kasus ini diselesaikan secara perdata.

"Kasus cessie Bank Bali adalah murni kasus perdata yang dipidanakan. Apabila perkara tersebut dianggap bermasalah, maka seharusnya diselesaikan secara perdata," tutupnya.