Mohammad Mahfud

Mahfud merinci salah satu pasal dalam RUU Perampasan Aset ini adalah pemerintah bisa menyita aset koruptor hingga ada putusan final dari pengadilan.

Menurut dia, penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia tersebut merupakan satu keprihatinan karena pemerintah dahulu melakukan reformasi itu saat indeks persepsi korupsi di angka 20 pada tahun 1999.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan empat poin. Saat ini IPK Indonesia berada di poin 34 turun dari poin tahun sebelumnya yaitu 38.

Bahkan, kata Mahfud, terdapat beragam modus korupsi yang dilakukan para koruptor melalui uang tunai.

Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.

"Saya tegaskan ke KPK, kalau Anda mau menindak siapapun jangan pertimbangan politik. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah," kata Mahfud.

Kepada Denny, Mahfud menegaskan dukungan terhadap capres adalah hak setiap orang di negara demokrasi.

MPR juga mendorong pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan kesepakatan yang dimuat dalam kebijakan otonomi daerah dan dana otonomi khusus (otsus) di Papua.

Mahfud menyayangkan pihak-pihak yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait vonis bebas terhadap terdakwa dalam kasus tersebut.

Mahfud mengatakan, pemerintah memberikan perhatian penuh pada kasus tindak pidana perdagangan orang. Saat ini, berbagai upaya terus dilakukan untuk terus menekan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Mahfud MD diadang oleh sejumlah orang yang mengenakan baju putih mengaku korban dari Koperasi Wana Artha.

Dalam video yang viral di media sosial tersebut Siti memohon untuk dipulangkan ke Indonesia karena tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya.

Mahfud mengapresiasi keberanian Bharada E membuka tabir pembunuhan Brigadir J hingga akhirnya skenario tembak menembak di rumah Kadiv Propam Polri tersebut terbongkar. Padahal selama sebelum sejak pembunuhan terjadi 8 Juli 2022 lalu, Bharada masih bersikukuh terjadi baku tembak antara dirinya dan Brigadir J.

Dalam langkah yang diambilnya itu, telah didapati nama dari PMI tersebut atas nama Siti Kurmeisa (SK) yang merupakan asal Cianjur, Jawa Barat.

Ferdy Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua sudah menyampaikan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim. Artinya, tidak lama lagi kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan sampai di babak akhir.

Menurut Mahfud, salah satu hal yang paling penting agar Pemilu bisa terselenggara dengan baik dengan penyajian informasi yang objektif.

Menurut Mahfud, salah satu ciri utamanya adalah adalah hadirnya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih wakil rakyat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Mahfud menambahkan, tujuan pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat.

Mahfud mengatakan, peran pers dalam menyajikan informasi sudah ditetapkan sebagai pilar demokrasi dan penyuara kepentingan publik yang berimbang.

Menko Polhukam, Mahfud MD mencium adanya 'gerakan bawah tanah' untuk mempengaruhi putusan atau vonis terhadap Ferdy Sambo.